APINDO dorong penerapan skema Local Currency Settlement

Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Wira Kusuma mengatakan, ketidakpastian ekonomi global dipengaruhi beberapa faktor. 

Faktor tersebut menurutnya, perbaikan pascacovid-19 yang risikonya hingga saat ini masih berlanjut, kedua adanya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berkepanjangan, tren proteksionisme sejumlah negara untuk mengamankan pasokan pangan dalam negeri, dan gangguan rantai pasok atau supply chain disruption. Keempat faktor ini, menurut Wira, bisa memicu risiko stagflasi.

“Adanya empat isu ini membuat dinamika perekonomian global sedikit berubah. Beberapa negara akhirnya mengambil langkah dengan akselerasi respon moneter seperti yang dilakukan bank sentral Amerika,” kata Wira dalam diskusi online bertajuk Pemulihan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global di kanal Youtube FMD9ID_IKP, Senin (25/7).

Wira menyampaikan, usai The Fed Fund Rate menaikkan suku bunga yang meningkat secara drastis, ia memperkirakan pada Juli ini akan kembali meningkat sebanyak 75 basis poin (bps). Meski demikian, berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, memutuskan untuk tetap mempertahankan BI 7-Day Reverse Depo Rate (BI-7DRR) di posisi 3,5%. BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Dari BI-7DRR yang tetap di 3,5% itu, Wira tak menampik hal tersebut memicu capital outflow dan makin memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Namun, Wira menegaskan, depresiasi rupiah jika dibandingkan dengan negara tetangga, masih dalam posisi yang baik.

“Jika dibanding dengan tingkat depresiasi negara-negara tetangga, kita relatif lebih baik. Secara point of point, kita Juli terdepresiasi 4,9%, tapi Malaysia 6,42%, India 7,2%, dan Thailand 8,39%, jadi kita masih lebih baik,” ujar Wira.

Menanggapi konsistensi BI menjaga suku bunga acuan di 3,5%, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama, menilai Indonesia masih beruntung karena mata uang rupiah masih ter-manage dengan baik dibanding mata uang negara lain. Namun tetap saja, ia berpandangan pengusaha masih memiliki kekhawatiran bila pelemahan rupiah terus terjadi tentu akan memberi dampak pada industri manufaktur yang masih bergantung dengan bahan baku impor.

“Kebijakan BI sudah cukup baik, tinggal selanjutnya bagaimana pemerintah dan stakeholder bersama-sama menjaga situasi ini tetap stabil. Karena yang dibutuhkan dunia usaha adalah stabilitas, sehingga tidak terjadi volatilitas yang sangat tinggi,” tutur Siddhi.

Siddhi melanjutkan, salah satu upaya pelaku usaha dalam menjaga kesehatan perusahaan adalah dengan lindung nilai. Lindung nilai adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi penurunan nilai sebuah aset.

Pemerintah saat ini telah mengimplementasikan Local Currency Settlement (LCS) yang salah satu manfaatnya bagi dunia usaha sebagai alternatif instrumen lindung nilai. Siddhi menyebutkan, hingga kini terdapat beberapa negara yang sudah bekerja sama melakukan LCS ini, yaitu Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan Thailand.

“Dengan bersamaannya momentum G20, kami berharap agar negara partisipan LCS ini semakin bertambah. Makanya momen G20 ini kita bisa promosikan lebih lanjut untuk kurangi ketergantungan dengan dolar,” ujar Siddhi.

Siddhi juga tak menampik jika masih banyak supplier dan buyer yang enggan mengikuti skema LCS ini. Namun, pihaknya terus mensosialisasikan dan mendorong LCS agar pengusaha bisa mengefisiensi pendanaan dalam perusahaannya.

“Kami lihatnya ini sebagai peluang bagi dunia usaha, misalnya komponen-komponen apa yang bisa mulai dikurangi agar tak ketergantungan impor. Dengan demikian, jika kita bisa membangun industri dalam negeri dan komponennya, tentu kebutuhan impor dan kebutuhan dolar akan menurun. Ini sejalan dengan upaya kita mendorong LCS,” ucapnya.