BI: Kerugian akibat banjir Jakarta awal 2020 capai Rp1 triliun

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyatakan banjir yang terjadi di Jakarta pada 1 Januari 2020 mengakibatkan kerugian ekonomi sekurangnya Rp 960 miliar. Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo mengatakan kerugian ini terjadi karena sebagian aktivitas perekonomian di ibu kota lumpuh.

"Kami ini menghitung secara umum, dan menghimpun data-data dari asosiasi seperti Aprindo, Hipmi, dan Kadin, setelah dijumlahkan angkanya kira-kira sekitar Rp1 triliun," ujarnya dalam diskusi kerugian akibat banjir di Jakarta, Jumat (28/2).

Menurutnya, akibat banjir Jakarta, banyak sektor semudah yang mengalami kerugian di antaranya sektor perdagangan, transportasi, pergudangan dan logistik, dan jasa keuangan. 

"Banjir kemarin itu ada beberapa bank yang tidak beroperasi, ditambah dengan banyaknya toko ritel yang juga tutup dan aksesnya yang terhambat," kata dia. 

Namun demikian, angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan kerugian banjir yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 

"Tahun 2002 itu kerugian kita DKI Jakarta akibat banjir mencapai Rp9,8 triliun," kata Ponco

BI DKI Jakarta mencatat pada 2002 kerugian banjir di Jakarta mencapai Rp 9,8 triliun dan pada 2007 kerugiannya Rp 8,8 triliun. Kemudian, tahun 2013 kerugian banjir di Jakarta mencapai Rp 1,5 triliun, tahun 2014 kerugian sebesar Rp 5 triliun, dan tahun 2015 mencapai 1,5 triliun. 

"Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya masih dikategorikan sangat rendah karena recovery-nya sangat cepat, surutnya di Januari 2020 itu sangat cepat. Kalau 2007 itu sampai 10 hari surutnya, makanya berdampak sangat besar kerugiannya," katanya. 

Senada, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan banjir 1 Januari 2020 jauh lebih besar kerugiannya dibandingkan banjir pada 25 Februari di tahun yang sama. 

"Karena 1 Januari itu kan tahun baru, jadi banyak pusat destinasi wisata sangat sepi dan kerugiannya tentu sangat besar, kalau sekarang (banjir 25 Februari) kerugiannya tidak lebih besar," kata Sarman.

Menurutnya, sebagai pelaku usaha, pihaknya meminta agar Pemprov DKI menjalin komunikasi lebih intensif terutama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hal itu agar informasi tentang kemungkinan adanya hujan lebat dapat cepat diketahui. 

"Kami usul Pemprov DKI membuat warning bulan siaga banjir, sehingga kalau ada banjir dunia usaha masyarakat bisa mengantisipasi. Jakarta pasti banjir tapi dampaknya bisa dikurangi," lanjutnya.