Bukalapak PHK karyawan: Persaingan dan unicorn yang tak selalu untung

Di tengah menggeliatnya ekonomi digital di Indonesia, beberapa waktu lalu berembus kabar miring dari perusahaan niaga elektronik (e-commerce) berstatus unicorn, Bukalapak. Startup yang identik dengan warna merah marun itu disebut-sebut memecat ratusan karyawannya.

Menurut Kepala Staf Strategi Bukalapak, Teddy Oetomo mengaku, perusahaannya sengaja memangkas jumlah karyawannya, yang ia sebut hanya sebagian kecil.

"Iya betul karena ada penataan, tetapi kami hanya memangkas kurang dari 10% total karyawan," ujar Teddy saat dihubungi Alinea.id, Selasa (11/9).

Dalih kejar untung

Mengutip iPrice, jumlah karyawan Bukalapak pada kuartal II/2019 mencapai 2.696 orang, atau naik hampir dua kali lipat dibandingkan kuartal II/2018, yang sebanyak 1.500 orang.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dikutip dari Antara, menyebut bahwa karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja hanya 100 orang. Dia juga mengatakan, hal itu wajar dilakukan Bukalapak.

"Ratusan itu bisa seratus bisa 900 beda lho, 100 sama 900. Jadi, kalau 100 dari 2.600 itu kecil 4%, itu mah biasa," ujar Rudiantara, seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/9). "Wajar saja, sesuatu yang dalam dinamika yang cepat begini."

Teddy Oetomo menjelaskan, langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) itu diambil untuk menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan, di tengah persaingan bisnis e-commerce yang semakin ketat.

Bukalapak, sebut Teddy, tak mau terjebak anggapan bahwa sebuah perusahaan startup selalu bermula dengan kondisi rugi.

"Menjadi e-commerce unicorn pertama yang bisa meraih keuntungan perlu diupayakan. Kami juga menargetkan bisa breakeven (titik impas) atau bahkan keuntungan dalam waktu dekat," ucapnya.

Menurut Teddy, sejauh ini perusahaannya sudah mengarah ke keuntungan yang dimaksud. Laba bruto Bukalapak, kata dia, pertengahan 2019 naik tiga kali dibandingkan pertengahan 2018, atau sudah mampu menutup setengah kerugian startup unicorn ke-4 di Indonesia ini.

Selain mengejar keuntungan, Teddy menuturkan, efisiensi perusahaan ini tujuannya demi kepuasan pengguna dan partner bisnisnya.

"Kami bisa memfokuskan diri untuk meningkatkan layanan dan memberi dampak positif yang lebih luas," katanya.

Selama ini, Bukalapak dinilai agresif menambah karyawan. Maka, tak heran bila jumlah karyawannya saat ini terbanyak ke-4 di Indonesia di antara e-commerce lainnya. Dicuplik dari iPrice, jumlah karyawan Bukalapak berada di bawah Tokopedia yang punya 3.144 orang, Shopee 3.107 orang, dan Mapemall 2.933 orang.

Sama seperti Menkominfo Rudiantara, Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA) Ignatius Untung pun menganggap hal itu wajar.

"Kalau untuk refocusing strategy perusahaan, ya wajar-wajar saja, karena semua perusahaan baik digital maupun tidak, pasti punya pilihan seperti itu," ujar Ignatius ketika dihubungi, Selasa (11/9).

Tak hanya Bukalapak

Langkah Bukalapak memangkas jumlah karyawan, bukan hal yang baru di perusahaan startup sekelas unicorn. Hal ini pernah terjadi di beberapa perusahaan di luar negeri.

Startup asal India yang bergerak di bidang layanan pengiriman makanan dan pencarian tempat makan secara daring, Zomato, berdasarkan laporan The Economic Times, pada Agustus 2019 memecat 60 karyawannya, disusul 540 karyawan lainnya, dari total sekitar 2.000 karyawan. Padahal, menurut data dari The CB Insights, valuasi perusahaan di bawah pimpinan Neeraj Arora ini mencapai US$2,18 miliar.

Startup Tink Labs asal Hong Kong mengalami nasib yang lebih miris. Mengutip South China Morning Post, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia smartphone di berbagai kamar hotel di seluruh dunia, per 31 Juli 2019 dikabarkan gulung tikar. Padahal, unicorn ini sempat menembus valuasi sebesar US$1,15 miliar.

Unicorn lainnya, yakni Honestbee asal Singapura pun sempat memangkas ratusan karyawannya. Perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman barang ini, mengutip situs web TechCrunch, bahkan sempat menutup operasi sementara cabangnya di beberapa negara, seperti Hong Kong dan Indonesia.

Lantas, mengapa perusahaan startup unicorn, yang bervaluasi lebih dari US$1 miliar atau setara Rp14 triliun (asumsi US$1=Rp14.000) seperti Bukalapak melakukan efisiensi?

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, startup yang sudah menyandang status unicorn pada dasarnya belum bisa disebut untung.

"Predikat itu tidak bisa jadi tolak ukur keuntungan sebuah startup, walaupun memang gross merchandise value atau gross transaction value menjadi hal penting bagi suatu e-commerce, tapi aspek sustainability juga perlu diperhatikan," ujar Andry saat dihubungi, Rabu (12/9).

Berdasarkan laporan keuangan dari pemilik saham Bukalapak, yakni PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk. (EMTK), saat ini memang dompet Bukalapak sedang sedikit sakit. Tercatat, Bukalapak mengalami kenaikan jumlah utang yang lebih besar ketimbang pendapatannya hingga 30 Juni 2019.

Utang Bukalapak naik sebesar 48,4% menjadi Rp84,30 miliar pada semester I-2019, dari Rp56.80 miliar per 31 Desember 2018. Sementara pendapatannya merosot 41,3% menjadi Rp69,7 miliar, dari Rp119,05 miliar pada periode yang sama. Begitu pula dengan beban pokok perusahaan yang ikut naik dari Rp3,83 miliar menjadi Rp37,7 miliar.

"Jika perusahaan terus mengandalkan pendanaan untuk dibakar, tentunya tidak baik karena tidak melihat aspek keberlanjutan dari suatu perusahaan,” ucap Andry. “Maka, jalan keluar yang diambil Bukalapak ketika rugi adalah melakukan efisiensi melalui restrukturisasi pegawainya.”

Persaingan ketat

Ignatius Untung mengatakan, perusahaan e-commerce saat melakukan efisiensi, tak bisa serta merta dinilai tertinggal atas persaingan bisnis digital yang tengah berkembang pesat seperti sekarang.

"Bukan berarti PHK karena persaingan. Langkah itu bisa jadi memang karena kekurangan pada keuangan perusahaan atau sekadar ingin ganti strategi saja," katanya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, selama ini Bukalapak salah perhitungan dalam hal tata kelola perusahaan. Sehingga, terjadi pembengkakan karyawan, apalagi di divisi-divisi yang kurang strategis.

“Seperti bagian marketing, akuisisi pelanggan, dan engineering, di mana aplikasi dan layanannya sendiri kan sudah stabil, sehingga tidak diperlukan perubahan signifikan," ujar Heru saat dihubungi, Rabu (12/9).

Heru menyebut, langkah efisiensi yang diambil Bukalapak merupakan upaya yang tepat. Alasannya, karyawan adalah pengeluaran bagi perusahaan. Saat ini pun, kata dia, posisi keuangan masih belum sehat.

"Sehingga efisiensi diharapkan membuat perusahaan untung atau membaik," ucapnya.

Namun, menurutnya, langkah PHK ini perlu terus dipantau agar tak terjadi lagi di kemudian hari. Jika itu terjadi lagi, kata Heru, artinya ada masalah di Bukalapak.

"Ini disebut bubble, terlihat sukses dan menjadi unicorn, tapi bisa jadi rapuh karena sejumlah persoalan," ucapnya.

Berbeda dengan Ignatius, Heru menganggap, justru ada faktor persaingan sebagai salah satu celah masalah yang mungkin tengah dihadapi Bukalapak.

"Kurang inovasi ke layanan yang lebih luas lagi, seperti Gojek kan juga sudah mulai mengembangkan layanan serupa, serta sudah berkembang ke negara tetangga dan hadirkan anak usaha lainnya," tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menuturkan, salah satu penyebab langkah efisiensi yang dilakukan Bukalapak terjadi karena penanganan manajemen perusahaan yang sedikit ketinggalan zaman.

"Dalam era #MO (mobilisasi dan orkestrasi) dewasa ini, dunia marketplace online dan banyak startup lokal tengah mengalami sebuah pertempuran dalam penanganan manajemen antara dinamika dan cara manajemen yang disebut sebagai new power versus start up, yang dikelola oleh cara-cara old power," ujar Rhenald saat dihubungi, Jumat (13/9).

Menurut Rhenald, untuk memenangkan persaingan di era #MO, ada baiknya semua perusahaan, baik digital maupun konvensional, memperhatikan manajemen bisnis, yang berhubungan dengan pilihan sumber dana, mentor, dan cara merespons sebuah masalah.

"Sesudah Bukalapak melalui proses efisiensi ini dalam dua bulan ke depan, baru bisa kita lihat apakah manajemen perusahannya mampu menangani setiap permasalahan yang ada," katanya.

Rhenald tak memungkiri, saat ini memang pemain ritel daring terbilang yang paling banyak tumbuh dan masing-masing berlari kencang, sehingga persaingannya memang ketat. Berbeda dengan platform kesehatan dan agen perjalanan (travel).

"Mereka (platform kesehatan dan travel) mendapatkan pendanaan besar-besaran dari super apps yang sudah punya jackpot yang kuat, dan dukungan teknologi juga sangat advance serta fiturnya menarik," tuturnya.

Pesaing kuat yang kini tengah dihadapi Bukalapak adalah Tokopedia dan Shopee, ditambah pemain dari luar negeri yang fiturnya jauh lebih menarik, tangkas, dan menggoda anak-anak muda.

"Sebagai marketplace, Tokopedia memiliki fitur-fitur yang sudah mapan sehingga membuat pelapak lebih bertahan. Sedangkan untuk Shopee, meskipun basis awalnya tak memiliki dukungan ekosistem yang besar, tapi begitu cepat beradaptasi dan sangat kencang promosinya," katanya.

Selain itu, komposisi jumlah dan variasi masing-masing pelapak sangat menentukan. "Serta, kurasi produk juga sangat menentukan loyalitas pelanggan dan pelapak," ucapnya.

Untuk itu, selain perbaikan manajemen perusahaan, Bukalapak disebutnya tidak boleh melupakan peningkatan inovasi.

"Inisiatif peningkatan efisiensi tersebut tidak boleh membatasi ruang inovasinya. Bukalapak masuk punya jejak sebagai pelopor dalam terobosan-terobosan inovatifnya. Contohnya, Bukalapak sebagai market leader dalam pengembangan Mitra Bukalapak dan BukaMart, di mana jaringan BL saat ini sudah hampir mencakup 1 juta warung di seluruh Indonesia. Jumlah ini signifikan," katanya.

Selain kedua hal tersebut, perhatian pemerintah pun dianggap perlu. Rhenald mengatakan, pemerintah bisa memperkuat “talenta digital”. Indonesia, seperti negara-negara lain, kata dia, mengalami “kekurangan bakat digital” dalam jumlah besar.

“Maka perlu cara-cara baru dalam pendidikan, termasuk SMK vokasi digital,” ujarnya.

Ia pun mengimbau pemerintah untuk dapat mendukung unicorn lokal, seperti Bukalapak, untuk segera mengepakkan sayap secara global. Mewaspadai startup asing pun dianggap perlu demi memperkuat karya lokal, sebelum berakhir mati di negara asalnya sendiri.

"Ada hal-hal yang memang perlu dilakukan, mengingat sampai saat ini Bukalapak merupakan satu-satunya unicorn Indonesia yang kepemilikan mayoritas sahamnya masih dimiliki oleh individu dan perusahaan Indonesia," ucapnya.