DPR dan Menkeu bahas RAPBN 2026 hadapi dampak perang

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan DPR segera menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Pembahasan ini menjadi penting mengingat kondisi global yang dipengaruhi oleh konflik antara Iran dan Israel.

Said menjelaskan Menteri Keuangan akan terlebih dahulu hadir dalam rapat paripurna untuk menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi sebelum dilanjutkan ke rapat kerja.

“Setelah itu, kami akan raker (rapat kerja) dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan,” ujar Said dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6), 

Ia menegaskan untuk menjaga kredibilitas APBN 2026, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ideal dan realistis. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan hanya inflasi atau defisit, tetapi ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik yang berdampak luas pada perdagangan dunia dan arus investasi.

“Musuh kita adalah ketidakpastian. Setiap negara pasti akan melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing,” jelas Said.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan parlemen akan mulai membahas RAPBN Tahun 2026 pada masa sidang yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025. Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang mampu merespons dinamika global secara adaptif dan antisipatif.

Puan memperkirakan perekonomian global tahun 2026 masih akan menghadapi situasi yang tidak stabil akibat konflik geopolitik dan geoekonomi. Hal ini menurutnya akan berdampak besar terhadap rantai pasok global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, hingga arus investasi.

“Pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2026 harus bisa mengantisipasi kondisi global yang penuh ketidakpastian, agar APBN tetap kuat menopang pembangunan nasional,” ujar Puan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6).

Ia menambahkan, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 harus memperhatikan berbagai perkembangan aktual, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pendidikan dasar gratis sebagai hak rakyat yang wajib dijamin negara.

Puan juga menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara DPR dan pemerintah dalam menyusun APBN yang tidak hanya responsif terhadap isu global, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

RAPBN 2026 diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional serta mendukung agenda prioritas pembangunan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.