sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Ekonomi darurat, Rizal Ramli: Pemerintah telat ambil langkah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) tembus Rp15.000 per dolar membuat kondisi ekonomi dalam negeri masuki lampu kuning

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 03 Okt 2018 18:25 WIB
Ekonomi darurat, Rizal Ramli: Pemerintah telat ambil langkah

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia sedang darurat atau tidak sehat karena belum dapat mencapai stabilitas baru. Ia pun menambahkan, bahwa dollar AS yang tembus ke level psikologis Rp 15.000 baru permulaan.

“Sederhana alasannya, kita tanya misalnya apakah The Fed masih akan menaikkan suku bunga dalam satu tahun yang akan datang? Jawabannya ya,” kata Rizal di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/10).

Selain itu, Rizal menerangkan beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi darurat ekonomi di Indonesia,di antaranya emerging market problem serta trade war yang berlangsung antara AS dan Tiongkok. Faktor-faktor inilah yang menurutnya berpengaruh dan berdampak pada keadaan ekonomi dalam negeri saat ini.

Ia mengimbau agar pemerintah mengambil langkah yang sesuai guna menghindari skenario terburuk. Sejak dua tahun lalu, kata dia, pemerintah Indonesia terlambat dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga resiko makro ekonomi Indonesia meningkat.

“Memang pernyataan-pernyataan resminya stunning, tapi hasilnya ekonominya stunting, nyungsep, stuck di 5%” ujarnya.

Baginya, langkah-langkah yang diambil oleh Departemen Keuangan dan para menteri ekonomi masih behind the curve atau belum bisa melihat secara garis besar. Contohnya kebijakan menaikkan tarif pajak dari 2,5% sampai 7% untuk 1.147 komoditi. Kenaikan tarif pajak tersebut menurut Rizal kurang efektif dalam mengatasi kendala ekonomi.

“Kebanyakan itu komoditi ecek-ecek semua, misalnya sabun, lipstick, baju, yang tidak penting sama sekali dengan total impor hanya US$ 5 miliar, serta kebanyakan hanya menyentuh pengusaha menengah,” kata Rizal.

Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada 10 barang yang diimpor Indonesia yang jumlahnya mencapai 67%. Dimulai dari mengambil langkah untuk mengurangi impor baja dari Tiongkok, agar pabrik baja dalam negeri (Krakatau Steel) tidak merugi dan bekerja di bawah kapasitas

Sponsored

“Fokus sama yang gede-gede jangan yang kecil-kecil doang,” kata dia menegaskan.

Perang bisnis startup di warung kelontong

Perang bisnis startup di warung kelontong

Selasa, 10 Des 2019 20:34 WIB
Mengantisipasi bahaya kelangkaan stok BBM

Mengantisipasi bahaya kelangkaan stok BBM

Jumat, 06 Des 2019 17:50 WIB