Goncangan ekonomi domestik akan lebih kuat di 2019

Kebijakan ekonomi yang tepat untuk 2019

Pada jangka pendek kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah sebaiknya menunda terlebih dahulu beberapa proyek infrastruktur non prioritas. Terutama infrastruktur yang bahan baku impor besar dan barang modal besar. 

Salah satunya adalah proyek pembangkit listrik, "Proyek pembangkit listrik, turbinnya dari China, itu yang memang harus ditekan sedikit biar defisit transaksi berjalannya membaik," ujarnya. 

Bhima juga menyarankan agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS.

Jangan lupa terus mendorong produksi minyak. Seperti diketahui pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai pemenang Blok Minyak dan Gas (Migas) Rokan. Pertamina mengelola Blok Rokan setelah kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021. 

Blok Rokan merupakan ‎produsen minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel setara minyak.

"Lapangan-lapangan yang baru akan digali itu, prosesnya harus dipercepat. Sehingga lifting minyak harus di atas 800.000 per barel per hari. Sekarang kan targetnya diturunin terus," saran Bhima. 

Program Biodiesel 20 (B20) juga harus diefektifkan. Meskipun beberapa kendala masih ditemui di lapangan, tapi semestinya bisa cepat diselesaikan. 

"Bukan hanya B20. Tetapi juga B100 untuk pembangkit listrik tenaga diesel. B100 untuk konversi dari BBM ke minyak nabati. Jadi, nanti di SPBU itu tersedia minyak nabati. Pertamina sedang membuat proyek kilang minyak nabati. Itu yang harus didorong," tukas Bhima. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal juga menambahkan, kebijakan industri di dalam negeri harus digalakan. Indonesia harus memastikan bagaimana ekosistem industri itu berjalan dengan optimal. 

"Bagaimana kemudian memastikan rantai pasok supply. Bagaimana kebijakan energinya, kemudian kompetisinya bersaing. Itu yang harusnya dilakukan pemerintah," saran dia. 

Industri sebaiknya juga tidak diproteksi. Agar investasi bisa masuk dan kemudian dibangun infrastrukturnya. Apalagi ada kecenderungan infrastruktur yang dibangun pemerintah, belum tercermin untuk menyesuaikan kebutuhan industrial.