Hambatan industri digital, dari regulasi hingga infrastruktur

Sejumlah hambatan masih membayangi pengembangan industri digital. Padahal sektor ini diyakini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. 

Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo mengungkapkan pemerintah masih kesulitan dalam merumuskan regulasi untuk bisnis digital.

Leonardo mengakui jenis usaha yang beragam dan perkembangan ekonomi digital yang pesat dalam kurun waktu lima tahun belakangan, telah membuat regulator kebingungan dalam melakukan pendefinisian sektor usaha digital.

"Pemerintah perlu juga mengejar pengetahuan untuk menyusun regulasi sesuai dengan berbagai macam ekonomi digital yang ada. Tipenya kan beda-beda," ujarnya usai diskusi Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkualitas, di Jakarta, Kamis (15/8).

Ia mencontohkan, untuk mengkategorikan Gojek dan Grab sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi atau perusahaan software saja, membutuhkan diskusi yang panjang dan alot.

Untuk itu, katanya, sekarang pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang perekonomian sedang menyusun peta jalan (roadmap) ekonomi digital. Dengan adanya roadmap ini, lanjutnya, diharapkan akan memudahkan para regulator dalam melakukan pendefinisian dan membantu dalam merumuskan kebijakan.

"Karena kan kita harus tahu pasti apa definisinya masing-masing jenis usahanya inI. Bagaimana memfasilitasi fintech dan e commerce, kemudian juga internet of things (IOT), itu juga berbeda kebutuhannya," ucap Leonardo.

Namun, dia mengatakan pemerintah masih terkendala masalah data. Sementara untuk dapat menyusun roadmap tersebut, ujarnya, perintah membutuhkan data yang lengkap mengenai ekonomi digital di Indonesia.

"Kita memang belum memiliki data ekonomi digital, kita masih pakai data dari Google dan Temasek, tapi sudah kita usahakan," ucapnya.

Selain berguna untuk merumuskan kebijakan, data tersebut akan bermanfaat bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur 

Sementara itu, Leonardo mengatakan tantangan selanjutnya yakni menjadi tantangan ke depan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan industri digital. 

"Semakin banyak diskusi pemerintah dengan startup, itu memberi kami pemahaman soal kebutuhan regulasi dan infrastruktur apa yang perlu kami fasilitasi," ucapnya.

Hanya saja, menurunnya, tingkat partisipasi pelaku bisnis digital masih rendah dalam upaya membuka data kepada pemerintah. Menurut dia, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengusahakan kerja sama dengan asosiasi ekonomi digital untuk pendataan kebutuhan infrastruktur. 

Hal ini, katanya, agar kejadian seperti terganggunya transaksi di bisnis digital yang terjadi akibat pemadaman listrik (blackout) beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi.

"Pada saat kita sudah membangun infrastruktur energi sehingga supplynya cukup, tapi ternyata ada kendala lain dari sisi pemeliharaan. Ke depan kita akan lebih ketat lagi soal pendistribusian energi terutama untuk memberikan layanan untuk ekonomi digital yang lebih reliable," ujarnya.

Infrastruktur lain yang dibutuhkan yakni jaringan internet. Leonardo mengakui saat ini masih terjadi disparitas yang sangat tinggi dalam ketersediaan koneksi internet di Indonesia; antara wilayah Indonesia Timur dan Barat.

Menurut dia, kecepatan akses internet Jakarta bisa 20 sampai 25 kali lebih cepat daripada Papua.

"Jakarta rata-rata 7 Mbps, Papua rata-rata sekitar 300 Kbps," katanya.

Masalah lain yang diungkap Leonardo yakni sistem keamanan cyber dan terbatasnya konektivitas antara desa dan kota dalam hal logistik, serta jaminan keamanan konsumen dan kemampuan sumber daya manusia.

"Ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama dengan semua stakeholder terkait untuk memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi digital ke depan," tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute masih terjadi kesenjangan infrastruktur TIK yang terjadi di pedesaan dibanding perkotaan.
 
Direktur Smeru Research Institute Widjajanti Isdijoso mengatakan jika dilihat dari kelas sosialnya, yang lebih banyak mengakses internet teridentifikasi dinikmati masyarakat kelas menengah perkotaan.

Hingga sekarang akses digital di Indonesia berada pada kelompok berpendidikan SMP ke atas sebesar 85%, jenjang usia di bawah 40 tahun sebesar 80%, serta yang tinggal di wilayah perkotaan 70%.

Sementara untuk jenjang pendidikan tingkat dasar (SD), dari jumlah populasi sebesar 80 juta dan terbesar dari segi pendidikan, akses mereka terhadap internet hanya 16 juta orang atau sekitar 15% secara keseluruhan.

"Artinya masih ada gap yang besar. Masih banyak lapisan masyarakat yang belum tersentuh infrastruktur internet di era digital ini," tuturnya.

Ia mengatakan, jika pemerintah akan mendorong ekonomi digital di masa depan, pemerataan harus dilakukan. Menurut Widjajanti, digitalisasi yang berkualitas bagi masyarakat berarti tersedianya akses dan manfaat yang tersebar secara merata. 

Dia juga mengatakan pemanfaatan teknologi digital untuk sarana bisnis dan pengembangan sektor usaha masih minim.

 "80% dari 100 juta pengguna internet menggunakannya lebih banyak untuk mengakses media sosial dan hanya sekitar 18% yang memanfaatkan internet untuk jual beli atau transaksi keuangan," tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera menuntaskan regulasi untuk industri digital dan mengakselerasi pembangunan infrastrukturnya. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong kehadiran berbagai perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.