Intensifikasi lahan untuk atasi krisis pangan

Ketahanan pangan nasional turut terimbas pandemi coronavirus baru (Covid-19). 

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), krisis pangan terjadi secara global. Indeks harga pangan bahkan sudah turun 1% per Februari 2020. Pasalnya, kekuatan terbesar ditopang Amerika Serikat (AS) dan China serta keduanya turut dilanda pandemi.

Banyak faktor yang membuat Indonesia terancam krisis pangan. Dari luas lahan, sumber daya manusia (SDM), teknologi, hingga panjangnya rantai distribusi.

Merujuk hasil perhitungan ulang Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2019, terdapat 7.463.948 hektare (ha) lahan baku sawah di Indonesia. Luasnya terancam berkurang oleh alih fungsi lahan seiring maraknya proyek infrastruktur dan perumahan.

Sementara itu, berkurang sekitar 5 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP) dalam tempo dasawarsa. Pada 2003, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 31,170 juta RTUP se-Indonesia. Sepuluh tahun berselang menjadi 26,126 juta.

Untuk mengatasi masalah pangan, sejumlah upaya diwacanakan pemerintah. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengajukan intensifikasi 1,8 juta hektare (ha) lahan pertanian yang terletak di 3,2 juta ha kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

"Pilihan intensifikasi lahan menjadi alternatif untuk mempercepat perolehan hasil panen padi, yang bisa dijalankan sebelum ekstensifikasi atau pencetakan sawah selesai dilakukan," kata Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan resmi, Kamis (14/5).

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi diyakini akan mempermudah Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tahun ini. Intensifikasi lahan transmigrasi memungkinkan hasil panen padi diperoleh pada masa tanam musim kemarau Mei-Agustus 2020 untuk varietas padi yang tahan pasokan sedikit air, seperti padi gogo. Sementara, pada musim tanam September-Desember 2020 yang banyak diguyur hujan, ditanam padi unggul yang sarat kebutuhan air. 

"Intensifikasi mencakup peningkatan mekanisasi pertanian, perbaikan irigasi terutama pintu-pintu air yang kurang berfungsi, perbaikan pemupukan dan penggunaan benih unggul padi, serta pengolahan pascapanen," ujarnya.

Halim mengatakan, di sentra-sentra produksi padi tersebut, Kemendesa telah menyediakan rice milling unit (RMU) dan rice milling plant (RMP) dengan kapasitas giling 1,5 ton sampai 3 ton gabah per jam. 

Selain mendapatkan dukungan dari kementerian lain, untuk meningkatkan ketahanan pangan, kawasan transmigrasi juga memiliki dukungan internal melalui dana desa. Terdapat 1.430 desa di kawasan produktif itu, yang mendapat pagu dana desa Rp 1,35 triliun.

Dia menyebutkan, jika kondisi pascapandemi Covid-19 berakhir dalam waktu dekat, minimal Rp538 miliar dapat digunakan untuk intensifikasi lahan tanaman pangan, dengan pengelolaan tenaga kerja secara padat karya. 

"Skenario terburuk ketika pengelolaan lahan masih berada pada masa pandemi Covid-19, masih memungkinkan Rp403 miliar dana desa dikelola desa-desa transmigrasi untuk intensifikasi produksi padi," ucapnya.

Pada saat ini produktivitas padi di lahan transmigrasi mencapai rata-rata 5 ton/ha. Namun, pada kawasan transmigrasi yang lebih terkelola, produktivitas mencapai 9,56 ton/ha. 

Saat ini, 1 juta ha lahan sawah di kawasan transmigrasi menghasilkan 10 juta ton padi dalam setahun. Sementara dari lahan tumpang sari akan dipanen setidaknya 2 juta ton padi dalam setahun. 

Sehingga, total cadangan pangan yang diproduksi lahan pertanian transmigrasi terintensifikasi segera mencapai 12 juta ton padi selama setahun. 

Sorotan media

Ketahanan pangan juga mendapat atensi sejumlah media massa arus utama (mainstream). Berdasarkan riset Alinea.id,  terdapat 60.209 artikel yang membahas tentang ketahanan pangan. Isi berita berasal dari berbagai narasumber, seperti pemerintah, pengamat, badan usaha milik negara (BUMN), dan sebagainya.

Sebanyak 48.458 artikel dari 60.209 artikel masuk delapan isu terbesar. Perinciannya, 17.016 artikel tentang ketahanan pangan, program bantuan sosial (bansos) 14.089 artikel, panen raya 8.085 artikel, krisis dan defisit pangan 3.368 artikel, distribusi pangan 2.496 artikel, operasi pasar dan pasar murah 1.850 artikel, antisipasi kekeringan 1.117 artikel, serta program cetak sawah 437 artikel.

Di sisi lain, terdapat 10 figur yang paling banyak diberitakan media mengenai ketahanan pangan. Seluruhnya berasal dari pemerintah. Dari Jokowi, menteri/pimpinan lembaga negara, sampai kepala daerah.

Tokoh yang terbanyak diberitakan, adalah Jokowi (6.097 berita). Ada berbagai konten pemberitan yang memuat Jokowi, seperti instruksinya kepada jajarannya untuk menjaga ketahanan pangan. Pun ada yang dikaitkan dengan isu defisit pangan dan antisipasi kekeringan kala kemarau.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga banyak menyita perhatian media  (4.505 berita). Media memuat tentang peran Syahrul dan upaya-upaya yang dilakukannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ada 10 upaya yang akan dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai antisipasi dan solusi masalah. Yakni, menjaga stabilitas harga. Berikutnya menjaga ketersediaan dan stok pangan; meningkatkan strategi dan efektivitas distribusi pangan ke daerah; mempercepat musim tanam; melaksanakan program cetak sawah dan optimalisasi rawa; mencegah alih fungsi lahan; mengadakan operasi pasar dan pasar murah mitra tani; menjalankan program padat karya untuk membangun infrastruktur pertanian; mendorong pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian melalui Program Agriculture War Room (AWR), Kostra Tani, rice transplanter dan alat mesin pertanian (alsintan); serta menerapkan good agriculture practice (GAP), good manufacturing practice (GMP), dan good hygiene practice (GHP).

Jajaran tokoh utama lainnya yang banyak diberitakan adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (1.738 berita); Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (1.158 berita); Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan, Dedi Nursyamsi (1.088 berita); Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (875 berita); Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi (837 berita); Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (727 berita); Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto (617 berita); dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani (539 berita).