Iuran tak naik, BPJS Kesehatan bisa defisit Rp77,9 triliun

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memproyeksikan defisit keuangan bisa mencapai Rp77,9 triliun pada 2024 jika tidak ada kenaikan iuran pada tahun ini. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan pada 2019 hingga 2024 perlu dilakukan upaya untuk menyelamatkan  BPJS Kesehatan.

"Kalau tidak ada mix policy, artinya meningkatkan iuran kaitannya dengan upaya-upaya bauran kebijakan, maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," kata Fahmi saat rapat dengan Komisi IX DPRI RI di Jakarta, Senin (2/9).  

Fahmi merinci proyeksi bertambahnya defisit BPJS mencapai Rp39 triliun pada tahun 2020, kemudian Rp50,1 triliun tahun 2021, selanjutntya Rp58,6 triliun tahun 2022, dan Rp67,3 triliun tahun 2023.

"Dengan adanya perbaikan fundamental yang telah dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan, persoalan defisit ini akan dapat diselesaikan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," katanya. 

Fahmi menjelaskan defisit anggaran BPJS Kesehatan ini terjadi salah satunya dikarenakan adanya perbedaan selisih antara rata-rata iuran bulanan dengan premi atau biaya kesehatan yang seharusnya dikeluakran. 

"Secara nyata ditemukan adanya underprice terhadap iuran BPJS Kesehatan, di mana pada tahun 2018 rata-rata iurannya sebesar Rp36.200 sementara biaya kesehatan per orang itu Rp46.000. Jadi memang ada gap Rp13.000," katanya. 

Fahmi juga menyebut pada 2019 juga terdapat selisih. Menurutnya, iuran BPJS yang dibayarkan masyarakat perbulannya sebesar Rp36.700 sementara biaya kesehatannya perbulannya sudah mencapai Rp50.700. 

"Maka perlu untuk mempersempit gap ini dengan meningkatkan premi per-member perbulannya," ujarnya. 

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi BPJS Kesehatan akan mengalami defisit mencapai Rp32,8 triliun pada akhir 2019. Angka tersebut lebih besar dari proyeksi BPJS Kesehatan sendiri yang mencapai defisit Rp28,3 triliun.