sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Jokowi kembali instruksikan pangkas belanja tidak penting

Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Laila Ramdhini
Laila Ramdhini Selasa, 14 Apr 2020 11:32 WIB
Jokowi kembali instruksikan pangkas belanja tidak penting
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 275213
Dirawat 61813
Meninggal 10386
Sembuh 203014

Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk menyisir kembali anggaran dan memangkas pagu-pagu belanja yang tidak prioritas. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembiayaan penanganan dampak coronavirus baru atau pandemi Covid-19.

Jokowi meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memangkas belanja-belanja tidak penting untuk situasi saat ini seperti perjalanan dinas, rapat, dan pagu belanja lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak menimbulkan manfaat langsung ke rakyat.

“Terkait refocussing dan realokasi anggaran APBN 2020, saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, seluruh lembaga, seluruh pemda menyisir kembali APBN dan APBD. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (14/4).

Jokowi menegaskan jajaran K/L dan pemda harus memfokuskan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sponsored

“Baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya, sudah berkali-kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sudah sampaikan yaitu pertama kesehatan, terutama terkait Covid-19, kedua jaring pengaman sosial, dan ketiga stimulus bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha,” ujarnya.

Presiden Jokowi hingga saat ini mendapat laporan masih banyak pemda yang belum melakukan perubahan dalam struktur anggarannya atau masih bekerja secara business as usual. Menurut Kepala Negara, masih terdapat 103 daerah yang belum menyusun anggaran jaring pengaman sosial. Kemudian 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19, dan sebanyak 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) agar mereka ditegur," ujar Presiden Jokowi. (Ant)

Berita Lainnya
×
img