Jokowi minta Tol Trans Sumatra diresmikan sebelum Pemilu

Presiden Joko Widodo meminta Tol Trans Sumatra seksi Bakauheni-Palembang diresmikan tepat sebelum Pemilu 2019.

Jokowi mengungkapkan dirinya meminta ke pihak kontraktor pembangunan jalan Tol Trans Sumatra untuk seksi Bakauheni-Palembang bisa diresmikan April 2019 agar memiliki manfaat bisa digunakan saat lebaran.

"Manfaat untuk lebaran, jangan ke mana-mana. Biar bisa Lebaran dari Jakarta ke Palembang naik mobil. Bukan Pemilu. Tapi itu juga," kata Presiden saat bicara dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Selasa (27/11).

Presiden mengatakan, untuk Tol Trans Sumatra seksi Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 148 kilometer akan diresmikan pada Desember ini.

"Tapi untuk Bakauheni-Palembang sepanjang 350 Kilometer, saya tanya ke kontraktornya katanya Juni (2019). Saya tawar mbok April. Mbok agak maju dikit ke April biar ada manfaatnya," kata Presiden yang juga diungkapkan di depan para undangan yang hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center yang satu lokasi dengan Kompas 100 CEO Forum.

Presiden juga mengatakan bahwa pada akhir 2018 ini Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan selesai dan Makassar New Port Januari 2019 selesai.

"Sebetulnya yang saya tunggu selesainya landas pacu ketiga Bandara Soekarna Hatta, karena pembebasan lahan sedikit terhambat mungkin mundur di pertengahan 2019," ungkap Jokowi.

Presiden mengaku sangat menunggu selesainya pembangunan landas pacu ketiga Bandara Soekarno Hatta yang sudah kelebihan kapasitas.

"Karena kita rasakan mau pesawat naik saja tunggu 30 menit. Turun juga muter-muter di atas karena telat bangun landas pacu ketiga. Termasuk east cross taxi way di sebelah timur yang juga kita terlambat membangun," kata Jokowi.

Presiden mengatakan keterlambatan pembangunan ini membuat permintaan slot untuk pesawat datang ke Indonesia terlambat semuanya.

"Permintaan dari India terbang langsung ke Jakarta, UEA mau ke Jakarta, China juga kita enggak bisa buka. Singapura, Thailand, juga enggak bisa kita berikan karena slotnya tidak ada, penuh," jelas Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan para menterinya untuk segera menyelesaikan keterlambatan infrastruktur seperti ini.

"Saya sampaikan pada Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri BUMN kejar cepat, selesaikan, enggak bisa nunggu-nunggu," tegas Jokowi.

Kunci kemenangan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keberhasilan pembangunan proyek infrastruktur di pemerintahan Presiden Jokowi hingga lima bulan ke depan dapat menentukan perolehan suara untuk pasangan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

"Bahwa itu (pembangunan infrastruktur) punya efek, itu pasti. Dan memang Pemerintah harus begitu, Pemerintah mana saja di dunia ini, pokoknya (pembangunan) harus sukses. Kalau sukses, bisa terpilih lagi kan. Itu terjadi di negara mana saja," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (27/11).

Pelaksanaan kampanye Pilpres bisa menjadi momen untuk meraup simpati masyarakat apabila pembangunan infrastruktur di Tanah Air dapat berhasil diselesaikan sebelum pemungutan suara pada April 2019.

Namun pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bergantung pada masa kampanye Pilpres saja. Pembangunan infrastruktur akan terus berjalan dengan atau tidak adanya kampanye, kata Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Pasangan Jokowi-Maruf tersebut.

Wapres mengatakan tidak semua proyek pembangunan pada masa pemerintah Jokowi-JK akan selesai sebelum Pemilu, karena ada beberapa proyek sifatnya yang multi years atau diselesaikan bertahun-tahun.

"Tergantung kepada masing-masing (proyek), ada proyek yang multi years berganti tempo, ada yang bisa segera selesai. Jangan lupa, April selesai lima bulan (lagi), jadi tidak semua bisa lima bulan, tapi itu memang kerjanya multi years," jelasnya.

Proyek infrastruktur yang diperkirakan bisa selesai sebelum Pemilu antara lain adalah mass rapid transit (MRT) Jakarta dan beberapa ruas jalur pembangunan light rail transit (LRT).

"Yang bisa (selesai tahun depan) ya seperti MRT karena sudah hampir selesai, beberapa LRT, beberapa jalan tol bisa, tapi tidak semuanya bisa karena kan jangka panjang," ujarnya.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara anggota Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) 2018 di Port Moresby, Papua Nugini pada 17-18 November lalu, gagal membuahkan kesepakatan karena lebarnya perbedaan posisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok mengenai isu perdagangan. Kegagalan itu mencerminkan kondisi ekonomi dunia saat ini masih sangat berpotensi dilanda ketidakpastian. Soal bersitegangnya dua kekuatan besar ekonomi dunia ini saya kemukakan di hadapan para pemimpin perusahaan yang mengikuti Kompas100 CEO Forum di Jakarta, siang tadi. Saya mengajak para CEO untuk terus bersikap optimistis. Dalam suasana perang dagang seperti ini, tentu tetap terbuka peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah tingginya minat pelaku usaha global untuk memindahkan pabrik-pabriknya ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menghindari hantaman tarif impor dari mitra perang dagang ini, baik Tiongkok maupun AS. Ada juga peluang untuk mengisi pasar karena misalnya, AS dulu beli dari Tiongkok, tapi karena perang dagang, kini mencari alternatif dari negara lain. Ini contoh peluang yang bisa kita isi.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Nov 27, 2018 at 5:42am PST