Pemerintah siap bangun 8 ruas Tol Trans Sumatra Rp81 triliun

Pemerintah siap membangun 8 dari 24 ruas tol Trans Sumatra pada 2019 dengan nilai investasi Rp81 triliun oleh PT Hutama Karya (Persero).

Pemerintah siap bangun 8 ruas Tol Trans Sumatra Rp81 triliun Pemerintah siap membangun 8 dari 24 ruas tol Trans Sumatra pada 2019 dengan menugaskan PT Hutama Karya (Persero). / Hutama Karya

Pemerintah siap membangun 8 dari 24 ruas tol Trans Sumatra pada 2019 dengan nilai investasi Rp81 triliun oleh PT Hutama Karya (Persero).

Presiden Joko Widodo tengah mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah indonesia.

Salah satu proyek yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2019 adalah jalan tol Trans Sumatra. Melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana proyek pembangunan 24 ruas jalan tol di Sumatra, dengan 8 ruas tol sebagai prioritas sampai dengan tahun 2019. 

Adapun, total kebutuhan investasi sekitar Rp81 triliun untuk 8 ruas tol. Untuk mempercepat pembangunannya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp12,5 triliun untuk tahun anggaran 2019. Saat ini, proses itu tengah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Jadi kalau kebutuhan ekuitas ini tidak terpenuhi, kita memang tengah mempertimbangkan berbagai langkah lain, seperti penerbitan obligasi yang dijamin pemerintah," kata Kepala Divisi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir di Jakarta, Rabu (11/7).

Sebelumnya, Hutama Karya sudah pernah menerbitkan obligasi sebanyak tiga kali dalam pengerjaan proyek jalan tol Trans Sumatra ini.

Pertama, obligasi dengan jaminan pemerintah untuk ruas tol Medan-Binjai senilai Rp481 miliar, ruas Palembang-Indralaya Rp1,2 triliun dan ruas Bakaheuni-Terbanggi Besar senilai Rp6,5 triliun.

"Karena kebutuhan kita untuk selesaikan pembangunan delapan ruas tol prioritas dalam Perpres itu butuh sekitar Rp81 triliun, sementara PMN yang diberikan ke HK sampai saat ini Rp5,6 triliun," jelas Riko.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra mengemukakan, selain memberikan PMN, pemerintah juga memberikan kontrak pengelolaan beberapa ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) serta kontrak konsesi jalan tol akses Tanjung Priok kepada Hutama Karya sebagai underlying asset untuk penerbitan obligasi atau pinjaman Tol Trans Sumatra.

“Memang untuk pembiayan delapan ruas ada kombinasi, tidak hanya dengan PMN Rp12,5 triliun saja,” pungkas Herry.


Berita Terkait