Jokowi sebut Ahok bisa jadi direksi atau komisaris BUMN

Presiden Joko Widodo menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa menduduki kursi direksi atau komisaris BUMN strategis.

Sebagai mantan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengakui kinerja Ahok yang terbilang bagus. Namun, Jokowi memastikan saat ini masih dalam proses seleksi.

"(Direksi atau komisaris) bisa dua-duanya. Menentukan ini kan pakai proses seleksi, masih dalam proses. Kita kan tahu kinerjanya (Ahok). Di mananya, itu proses seleksi di BUMN," kata Jokowi.

Saat ditanya di BUMN mana, Jokowi mengaku bahwa hal tersebut terbilang teknis dan hanya diketahui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Jokowi enggan menjawab saat ditanya terkait rekomendasi nama Ahok.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kepastian masuknya Ahok menjadi bos BUMN akan ditentukan pada awal Desember. Menurut Erick, salah satu alasan Ahok masuk radar BUMN adalah karena butuh sosok pendobrak dan tokoh yang memiliki rekam jejak untuk mempercepat perkembangan energi dan pembukaan lapangan kerja.

"Saya rasa di BUMN dengan 142 perusahaan, kita perlu figur-figur yang bisa menjadi pendobrak. Enggak mungkin 142 BUMN dipegang satu orang," kata Erick.

Menanggapi hal itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai posisi tersebut tidak cocok dengan karakter Ahok yang tegas dan keras. Pasalnya, lanjut Piter, menjadi bos di salah BUMN tidak sama dengan menjadi kepala daerah seperti jabatan yang pernah diembannya dulu. 

Menurutnya, Ahok dengan karakternya lebih tepat menduduki jabatan birokrasi dibanding menjadi direksi BUMN. "Beliau punya karakter kuat, tegas dengan beberapa kelemahan dan itu cocok kalau beliau berada di jalur birokrasi, politik, saya kira," katanya di Bursa Efek Indonesia (BEI), kawasan SCBD Jakarta, Kamis (14/11).

Piter menjelaskan, mengelola BUMN memiliki batasan-batasan yang menurutnya belum tentu cocok dengan Ahok. Selain itu, BUMN juga membawa citra pemerintah.

Dia memberi gambaran, saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, jika tindakannya menimbulkan kesalahan maka tidak ada risiko bagi pemerintahan DKI Jakarta. Sebaliknya, jika menjadi direksi BUMN, ketika terjadi kesalahan maka dampaknya menjadi panjang.

"Kalau Ahok dalam posisinya sebagai direktur utama sebuah BUMN kemudian melakukan suatu kesalahan, hanya dikarenakan ucapan, yang bermasalah bukan hanya Ahok, BUMN-nya bisa berisiko. Nah, ini yang menurut saya, tidak cocok beliau di BUMN," ujarnya.

Terkecuali, lanjutnya, jika posisi Ahok di BUMN hanya sebagai komisaris semata. Pasalnya, komisaris memiliki fungsi pengawasan, yang itu menurut Piter cocok dengan karakter Ahok yang keras dan tegas.

"Kalau komisaris kan pengawas, kalau pengawas justru orang-orang yang tegas orang-orang yang punya integritas tinggi, saya kira cocok," tuturnya.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto.

Dia mengatakan tidak terlalu setuju dengan masuknya Ahok sebagai salah satu bos BUMN. Meskipun, sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Ahok memulai karirnya sebagai pengusaha di Bangka Belitung, Kepulauan Riau. 

Ketidaksetujuannya lebih kepada karakter Ahok yang kontroversial. Dengan karakternya yang keras, Ahok kerap kali berselisih paham dengan berbagai pihak, yang menurut Dandung memunculkan banyak pertentangan.  

"Kalau saya pribadi tidak terlalu setuju. Karena nanti banyak konflik. Beliau itu banyak yang menentang," katanya.

Dia pun menyoroti dampak sosial politik yang mungkin ditimbulkan dengan dipilihnya Ahok dengan latar belakang kontroversial yang pernah dibawanya.

"Takutnya sentimen, bukan sentimen kapabilitas beliau, tapi sentimen politiknya yang lebih buruk. Kalau saran saya sih orang lain deh," ucapnya.

Dia juga mengatakan, dengan kondisi perekonomian saat ini, pemerintah perlu menjaga iklim sosial politik di pemerintahan agar tidak menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. 

"Jadi lebih ke iklim sosial politik saja yang perlu dijaga pemerintah. Jangan sampai nanti sebenarnya dia punya kapasitas bagus, cuma karena ada resistensi ditaruh di public services Pertamina ya? Soalnya efek sosial politik lebih (dominan) daripada efek yang lainnya," tukas Dandung.