Pengamat: Kalau ada iktikad, subsidi LPG tertutup bisa tahun ini

Badan Anggaran (Banggar) menyebut akan sangat berat untuk memberlakukan subsidi tertutup liquified petroleum gas (LPG) tahun ini. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan berpandangan sebenarnya bisa saja subsidi tertutup diberlakukan tahun ini.

Menurutnya masalah data bisa terus dilakukan pembaruan dari lembaga atau kementerian terkait sehingga bisa dijalankan dengan data yang ada. Data yang dimiliki Perusahaan Listrik Negara (PLN), menurut Mamit bisa dimanfaatkan karena sudah terbarukan untuk kepentingan subsidi. Hal ini dikarenakan PLN memiliki perwakilan sampai ke tingkat pemerintah kelurahan.

"Saya kira kalau memang ada niat dan iktikad untuk bisa dilakukan subsidi tertutup bisa sekali tahun ini dilakukan," ujarnya kepada Alinea.id, Selasa (15/3).

PLN, kata Mamit, juga terus melakukan pengecekan secara berkala kepada pelanggannya yang mendapatkan subsidi apakah masih layak atau tidak untuk mendapatkan subsidi.

"Jadi lebih kepada political will dari DPR karena inikan mau tahun politik ya, sehingga mereka akan menjaga konstituen mereka," jelasnya.

Sementara untuk beban subsidi besarannya sudah ditetapkan. Akan tetapi di tengah kondisi saat ini saat CP Aramco terus mengalami kenaikan maka beban akan terus meningkat.

"Masyarakat yang beralih ke LPG 3 Kg akan semakin banyak," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, sangat berat memberlakukan skema subsidi tertutup LPG tahun ini. Meski di dalam tiga tahun terakhir pemerintah sudah melakukan pilot projek di beberapa daerah.

Menurutnya, sudah belasan tahun penyaluran subsidi dilakukan secara terbuka. Said menyebut mekanisme harus diubah menggunakan finger print, sehingga subsidi bisa diberikan langsung kepada penerima tidak lagi pada komoditas.

"Berat, sangat berat (berlakukan subsidi tertutup tahun ini). Kalau sudah sempurna Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), enggak cukup DTKS, tapi juga finger print," paparnya dalam acara Energy Corner, Senin (14/3).

Pada pertengahan tahun ini, kata Said, setidaknya akan dilakukan penyempurnaan DTKS. Setelah DTKS disempurnakan menurutnya finger print saja tidak cukup, untuk jangka panjang perlu menggunakan biometrik melalui retina mata.

"Jangka panjang pakai retina mata, pilihan pemerintah berikan subsidi. Enggak ke komoditi tapi langsung ke yang berhak," jelasnya.