Kapolri beberkan penyebab gas dan minyak defisit, salah satunya perang Rusia-Ukraina

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menggelar rapat bersama Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/4).

Dalam kesempatan itu, Sigit mengatakan, perang invasi Rusia ke Ukraina juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas dunia, termasuk Indonesia. 

"Indonesia sampai saat ini, khususnya di ASEAN, masih ada di nomor dua terendah karena kita masih menahan harga. Sehingga, harga tetap ada di kondisi yang sama. Sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan, namun sebenarnya masih disubsidi," ujarnya.

Tak hanya itu, ditemukan fakta bahwa terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, ini diakibatkan adanya fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu. 

Berdasarkan data ketersediaan, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, solar bersubsidi dalam keadaan aman dan terjamin untuk masyarakat. Hanya kebutuhan untuk industri yang mengalami penurunan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi istilah kelangkaan.

"Jadi, dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita, khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi," jelasnya.

Lebih jauh, Sigit menegaskan, Polri akan memastikan stok solar bersubsidi tetap ada demi mempertahankan tren positif tersebut. Pun akan melakukan pengawalan dalam penyaluran guna memastikan distribusinya tepat sasaran.

"Ini yang akan kita jaga sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Sehingga, keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil stok sebenarnya tercukupi," paparnya.

Selain itu, Sigit menekankan, saat ini masih terjadi disparitas yang tinggi antara solar bersubsidi dengan solar industri. Kurang lebih sebesar Rp12.500.

Dengan adanya gap tersebut, menurutnya, penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. 

"Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi sehingga tentunya ini menambah beban pemerintah dan ini juga akan menimbulkan permasalahan," urainya.

Seharusnya, ditekankan Sigit, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan, seperti moda transportasi umum, UMKM, pedagang kaki lima (PKL), dan yang lainnya. 

"[Solar bersubsidi] ini digunakan untuk kebutuhan industri sehingga yang terjadi adalah kebutuhan industri justru menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun, di satu sisi kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi, ini yang kita tertibkan," tegasnya.

Kepolisian pun telah menetapkan sejumlah tersangka di enam wilayah polda terkait kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Sigit menyatakan, pihaknya takkan ragu memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.

"Terkait permasalahan, apabila memang jaraknya jauh dan perlu pelayanan-pelayanan khusus, maka dari Pertamina sudah mempersiapkan. Kalau memang diperlukan adanya tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong," tandasnya.