sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kebijakan diskon rokok dirjen bea cukai himpit produsen rokok kecil lokal

Jika ternyata ada aturan diskon rokok maka hal tersebut akan mengurangi efektivitas dari kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi.

Tri Kurniawan
Tri Kurniawan Senin, 22 Jun 2020 15:35 WIB
Kebijakan diskon rokok dirjen bea cukai himpit produsen rokok kecil lokal
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 266845
Dirawat 60431
Meninggal 10218
Sembuh 196196

Kebijakan diskon rokok terus mendapat sorotan publik karena dinilai bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo dan juga semakin menaikkan tren perokok muda di Indonesia. Aturan yang menciptakan peluang penjualan rokok dengan harga di bawah 85% dari pita cukai adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Sejumlah kalangan menilai aturan tersebut malah menimbulkan banyak kerugian. Selain mengurangi pendapatan negara, juga merugikan perusahaan industri rokok kecil. 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan, menyebutkan bahwa, guna dari pengenaan cukai pada produk rokok adalah untuk menurunkan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara. Namun jika ternyata ada aturan diskon rokok maka hal tersebut akan mengurangi efektivitas dari kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi.

“Fungsi dari peningkatan tarif dan peningkatan harga adalah untuk mengurangi konsumsi. Kalau harganya sudah dinaikkan terus, kok boleh ada diskon. Ini kaya kita men-cancel kembali. Seperti ada kebijakan yang berlawanan.”, tegasnya.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto sebelumnya menyatakan, kebijakan tersebut dibuat untuk membuat persaingan yang sehat antara pabrikan rokok besar dengan pabrikan rokok kecil dan menghindari predatory price.

Namun ternyata, pernyataan Nirwala ini disangkal industri rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi). Sekjen Formasi Suhardjo, mengatakan, aturan yang memperbolehkan harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen kurang 85% dari harga jual eceran (HJE), sangat merugikan pelaku industri rokok kecil.

"Perusahaan rokok besar yang mampu menjual rokok hanya 85% dari HJE. Ini tentunya merugikan pelaku industri rokok kecil seperti kami," jelas dia saat dihubungi.

Pendapat senada dikemukakan oleh Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad. Menurutnya, kebijakan diskon rokok justru membuat pemasukan ke negara menjadi tidak optimal karena banyaknya potensi pendapatan dari pajak penghasilan yang tidak masuk ke kas negara, terlebih lagi banyak pabrikan rokok besar yang memanfaatkan celah cukai yang ada pada saat ini.

Berdasarkan aturan tersebut, pabrikan rokok diperbolehkan mematok Harga Transaksi Pasar (HTP) atau harga jual di tingkat konsumen sebesar 85% dari HJE atau harga banderol yang tertulis dalam pita cukai. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85% dari banderol, asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Sponsored

"Kebijakan diskon menyebabkan omzet pabrikan berkurang, sehingga PPh badan yang disetorkan ke negara tidak optimal," ucap dia saat dihubungi Alinea.id, Senin (8/6).

INDEF memperkirakan aturan tersebut menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp1,73 triliun. Hal itu berasal dari pajak penghasilan dari rokok yang dijual 85% di bawah harga jual eceran (HJE) sebesar Rp467 miliar dan pajak penghasilan dari kebijakan harga transaksi pasar (HTP) antara 85%-100% terhadap harga jual eceran (HJE) sebesar Rp1,26 triliun.

"Problemnya, tidak sedikit (pabrikan besar) yang menerapkan HTP di bawah 85%. Akibatnya selain berdampak pada pendapatan negara juga menciptakan pasar yang tidak berkeadilan. Terutama bagi industri rokok kecil," ucap dia 

Itulah sebabnya, dia berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan HTP sama dengan HJE atau mempersempit wilayah survei dari saat ini sebanyak 40 kota.

Harapan serupa selama ini juga telah disampaikan Formasi. Suhardjo menyebutkan, dengan adanya aturan itu, maka perusahaan rokok besar bisa menjual harga di bawah bandrol. Akibatnya selisih harga dengan rokok hasil produksi pelaku industri kecil semakin tipis. Dengan harga yang relatif sama atau tidak jauh berbeda, tentu saja konsumen akan lebih memilih membeli rokok dengan brand besar daripada brand yang kurang dikenal.  

Di sisi lain, industri rokok kecil juga harus berkompetisi dengan brand rokok ilegal. Apalagi biasanya harga rokok ilegal jauh lebih murah daripada yang diproduksi industri rokok kecil. "Kami ini seperti dihimpit. Dari atas dihimpit dengan adanya kebijakan diskon rokok. Dari bawah, dihimpit oleh keberadaan rokok ilegal. Kami ngos-ngosan sekarang. Seharusnya kami dibantu," ucap dia.

Dia juga menampik anggapan perusahaan rokok besar merugi akibat kebijakan itu. Menurut Suhardjo, skala produksi rokok perusahaan besar sangat besar, teknologi yang dipergunakan juga sudah canggih. Sehingga  jika menjual 85% dari harga bandrol pun, perusahaan rokok besar tidak akan merugi.  

Formasi sendiri telah berulang kali menyampaikan permintaan agar pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan mencabut kebijakan rokok murah. Tetapi sayangnya belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Padahal, jika anggota Formasi yang berjumlah ratusan itu gulung tikar, akan banyak tenaga kerja yang terdampak dari kebijakan pengecualian penjualan harga rokok ini.

"Kami sudah usul agar HTP bukan 85%, tetapi 100% agar perbedaan harga dengan industri rokok kecil tidak menipis, tetapi belum ada jawabannya," tutupnya.

Berita Lainnya
×
img