Kementerian PUPR baru serap anggaran 6,59% di triwulan I-2019

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan hingga 24 Maret 2019 telah membelanjakan anggaran sebesar Rp7,3 triliun atau baru mencapai 6,59% dari pagu anggaran PUPR pada APBN 2019 yang mencapai Rp110,7 triliun. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan anggaran tersebut, realisasi pembangunan fisik proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR baru mencapai 7,13%. 

"Sesuai arahan Presiden, untuk menahan belanja barang atau maksimal sama dengan tahun sebelumnya, sehingga semaksimal mungkin untuk belanja modal," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (25/3). 

Adapun rincian serapan dari PUPR terdiri dari Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar Rp42,16 miliar untuk pembangunan fisik sebesar 7,54%.  Kemudian dari Inspektorat Jenderal (Itjen) 11,92 miliar untuk pembangunan fisik sebesar 11,64%. 

Pembelanjaan berikutnya berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) telah mencapai Rp3,72 triliun untuk pembangunan fisik sebesar 10,19%. Direktorat Jenderal Bina Marga Rp2,63 triliun untuk pembangunan fisik 7,25%. 

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp516,59 miliar untuk pembangunan fisik 1,96%, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (PnP) Rp113,62 miliar untuk pembangunan fisik 3,05%. 

Selain itu, pembelanjaan berasal dari  Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp55,23 miliar untuk pembangunan fisik 10,43%, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp20,55 miliar untuk pembangunan fisik 6,39%. Kemudian, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp16,2 miliar untuk pembangunan fisik 7,22%. 

PUPR juga membelajakan untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Rp48,97 miliar untuk pembangunan fisik 9,74%, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Rp56,66 miliar untuk pembangunan fisik seperti balai pelatihan 15,55%.

Sebagai informasi, pada 2019 terdapat 8.755 paket kontrak senilai Rp 88,5 triliun. Realisasinya hingga 24 Maret telah mencapai Rp 49 triliun dengan jumlah 3.462 paket.