Kementerian PUPR telah lelang dini 4.067 paket infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah melalui lelang dini tahun anggaran (TA) 2021 sejak Oktober 2020. Realisasi tender paket infrastruktur tersebut mencapai 4.067 paket senilai Rp46,63 triliun per 3 Desember.

"Kementerian PUPR telah memulai lelang dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021 sejak Oktober 2020," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12).

Dirinya melanjutkan, Kementerian alokasi anggaran kepada PUPR pada 2021 bertambah menjadi Rp149,8 triliun seiring meningkatnya APBN. Pagu anggaran akan difokuskan pada lima program demi percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial imbas pandemi Covid-19.

"Sebagai insan PUPR, kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja APBN. Tidak hanya mempercepat waktu pelaksanaannya, namun dengan belanja yang berkualitas, yakni ekonomis artinya spendingless," jelasnya.

Basuki mengingatkan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan produk yang lebih baik. Pun efektif karena tepat sasaran dan efisien.

Kelima program tersebut, yakni pengembangan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT); pengembangan kawasan industri di Batang (Jawa Tengah) dan Subang (Jawa Barat); serta pengembangan lima destinasi pariwisata superprioritas mencakup Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang.

"Selanjutnya, adalah padat karya tunai (PKT) di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertahankan daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat," sambungnya.

Dia mengklaim, PKT 2020 sebesar Rp13 triliun mampu menyerap 700.000 tenaga kerja. Karenanya, pagu ditambah menjadi Rp18 triliun pada 2021 dengan target menyerap sedikitnya 1 juta tenaga kerja.

Fokus kelima berupa penyelesaian tugas khusus dan proyek strategis nasional yang diberikan.