Kerja sama Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN gaet investor untuk investasi hilirisasi di Indonesia

Presiden mengarahkan menteri investasi untuk melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia. Peningkatan nilai tambah SDA tersebut kunci utamanya adalah melalui industri hilirisasi.

Isu hilirisasi ini juga terus digencarkan oleh pemerintah, salah satunya pada pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2022 lalu. Tujuannya agar investasi industri hilirisasi bisa tercapai, yang pada tahun 2022 ini nilainya sebesar Rp1.200 triliun.

“Bapak Presiden menyebutkan ada lima agenda besar untuk Indonesia maju, nomor 1 adalah hilirisasi dan industrialisasi dari sumber daya alam, kemudian nomor2 juga sama terkait investasi, dan nomor 4 terkait dengan UMKM yang naik kelas,” ujar Staf Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tina Talisa dalam webinar bertajuk “Industri Hilirisasi, Kunci Optimalisasi SDA di Indonesia”, Kamis (13/10).

Disebutkan oleh Tina, tantangan untuk berinvestasi di Indonesia adalah daya saing terkait lahan yang ditawarkan pada investor. Mengatasi hal ini, maka Kementerian Investasi/BKPM pun menginisiasi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang , Jawa Tengah yang luasnya mencapai 4 ribu hektare (ha) dengan harga lahan yang terjangkau.

“Ini kan diharapkan investor semangat berinvestasi, kemudian ada lokomotif-lokomotif industri lainnya. Jadi yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan daya saing yang baik mulai dari regulasi, tata kelola lahan, SDM, dan sebagainya,” kata Tina.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Tony Wenas yang juga turut hadir dalam webinar tersebut menjelaskan tantangan Indonesia dalam mengundang investor hilirisasi adalah di sisi hulu dan hilir perlu insentif dari pemerintah, dan regulasi investasi yang jelas, terutama kemudahan dalam mengurus perizinan.

“Kalau dari segi hulu nya, itu oke lah. Cuma perlu pengaturan-pengaturan insentif supaya mereka mau investasi di hulu. Tapi di hilirnya juga penting, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan investasi di hilir,” jelas Tony.

Peran KADIN sendiri dalam iklim investasi Indonesia menurutnya sebagai partner pemerintah yang ikut membantu mencapai target investasi yang telah ditetapkan Kementerian Investasi/BKPM.

“Jadi kami di sini ya tugasnya mengajak para pelaku bisnis di manapun juga agar tertarik investasi di Indonesia, dan memberikan masukan pada pemerintah terkait kebijakan fiskal dan moneter untuk berinvestasi di Indonesia,” pungkasnya.