Ketika perusahaan pelat merah antre go public

Pada awal tahun ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat memberikan kisi-kisi akan melepas saham 8-12 BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah ini kemudian bertambah menjadi 10-15 BUMN. Hingga 2023 nanti pihaknya menargetkan, setidaknya ada 10 perusahaan yang sudah melantai di bursa.

“Ada goals-nya. Sesuai presentasi ke Presiden Jokowi (Joko Widodo) di Sidang Paripurna kita ingin go public-kan 10-15 BUMN,” katanya, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4).

Erick menilai aksi korporasi ini perlu dilakukan agar BUMN dan anak-anak perusahaan BUMN bisa bersaing dalam kompetensi pasar secara terbuka. Apalagi saat ini dunia telah memasuki era digitalisasi. Persaingan antar korporasi pun semakin bebas. Selain itu, dengan langkah ini BUMN juga akan semakin mudah untuk bersaing dengan perusahaan lain, baik itu swasta maupun asing.

“Seperti yang sudah ditunjukkan himbara (Himpunan Bank Milik Negara), di mana ada asing ada swasta tapi himbara masih menjadi pemain besar,” ujar pria yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu.

Bukan sekadar go public

Meski begitu, untuk memboyong perusahaan-perusahaan pelat merah dan anak usahanya ke lantai bursa saham hanya akan berhasil apabila direksi BUMN memiliki visi yang sama. Di sisi lain, perusahaan yang go public juga harus memiliki inti (core) bisnis yang kuat. Karenanya, Erick tak ingin terburu-buru dan sembarangan untuk melepas saham BUMN ke publik. 

Menurutnya, hanya BUMN dengan kondisi bagus dengan bisnis berkelanjutan saja yang dapat melakukan IPO (Initial Public Offering). 

“Bukan sekadar go public, kembali fundamental dan sustainability-nya ada. Saya tahu ada 28 perusahaan BUMN (yang go public), ada 4 yang terengah-engah, itu yang akan kami perbaiki,” jelasnya dalam kesempatan lain.

Dihubungi terpisah, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan, ada beberapa perusahaan yang akan mencari pendanaan alternatif melalui IPO pada tahun ini. Salah satunya adalah holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau yang kerap disebut MIND ID (Mining Industry Indonesia). 

“Kami sedang mengkaji MIND ID, ini akan masuk ke yang akan IPO,” katanya kepada Alinea.id, Senin (17/5).

Selain itu, ada dua anak perusahaan BUMN yang digadang-gadang akan melakukan penawaran perdana dengan dana jumbo. Dua perusahaan itu adalah PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). 

Untuk IPO Mitratel, unit infrastruktur milik Telkom Indonesia ini direncanakan dapat mengumpulkan dana hingga US$1 miliar atau setara Rp14,6 triliun (kurs Rp14.600 per dolar AS). Jika hal itu terlaksana, penawaran umum itu bisa menjadi penjualan saham pertama terbesar di Indonesia dalam lebih dari satu dekade.

Sebelumnya, VP Investor Relation Telkom Indonesia Andi Setiawan mengatakan, IPO Mitratel rencananya akan dilakukan antara kuartal-IV 2021 hingga paruh pertama 2022. Tentunya, rencana ini tetap memperhatikan kondisi pasar modal. Adapun saat ini, perseroan tengah melakukan tahap persiapan, agar rencana tersebut dapat berjalan lancar. 

“Dalam rentang waktu persiapan itu pengalihan kepemilikan menara dari entitas anak Telkom lainnya ke Mitratel akan kembali dilaksanakan,” ujar dia singkat kepada Alinea.id beberapa waktu lalu.
 
Sementara itu, untuk IPO PGE, ditargetkan dapat mengumpulkan dana segar setidaknya US$500 juta atau setara dengan Rp7,3 triliun. Meski begitu, sebelum melantai di bursa, perusahaan pembangkit listrik energi terbarukan itu akan terlebih dulu melakukan penggabungan aset-aset geothermal milik tiga BUMN, yakni PT Pertamina Geothermal Energy, PT PLN Gas dan Geothermal serta PT Geo Dipa Energy (Persero). Alhasil, perusahaan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan penawaran perdananya. 

“Kami perlu memastikan kesiapan dari sisi keuangan dan aset-aset. Jangan sampai ini IPO hanya untuk IPO saja," urainya.

Tidak hanya itu, menurut mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ini, Kementeriannya juga tengah mempersiapkan IPO PT Pertamina International Shipping & Marine Logistic, Anak Usaha PT Krakatau Steel Tbk. yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur dan kawasan industri, dan Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

Pahala mengungkapkan setelah menawarkan sahamnya ke publik, Pertamina International Shipping dan Marine Logistic mempunyai potensi untuk menjadi perusahaan marine logistic terbesar di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, saat ini kebutuhan kapal Pertamina mencapai di atas 200 kapal.

“Bagaimana kita bentuk satu perusahaan marine logistic yang terintegrasi punya shipping, punya storage dan beberapa pelabuhan,” katanya.

Sementara untuk anak usaha Krakatau Stell, IPO akan membuat perusahaan menjadi lebih terintegrasi. Sebab, untuk melantai di BEI, harus dilakukan penggabungan terlebih dulu terhadap sejumlah anak usaha perusahaan dengan kode emiten KARS yang bergerak di bidang pengelolaan, listrik, air, pelabuhan dan kawasan industri. 

Selanjutnya, dengan IPO Induk rumah sakit BUMN IHC ditargetkan dapat melakukan pengembangan dengan mencari mitra strategis. “Tapi belum tahu mana yang akan disasar,” sambung Pahala.

Lemahnya kontribusi BUMN

Rencana go public perusahaan-perusahaan pelat merah ini menjadi angin segar bagi Indonesia, di tengah semakin melemahnya kontribusi pemasukan BUMN untuk negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengungkapkan, sampai saat ini 80% dari total dividen yang disetor BUMN hanya berasal dari sekitar 10 perusahaan saja. Bahkan, rata-rata realisasi setoran dividen BUMN selama 10 tahun terakhir hanya sebesar 4,5%.

Sebaliknya, sampai saat ini masih banyak BUMN yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Sebut saja beragam stimulus mulai dari Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga bantuan kebijakan. 

"Pasang surut kinerja BUMN menjadi catatan. Ini jadi alat kami untuk melihat kembali kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan BUMN," katanya Rabu (28/4) lalu.

Sementara itu, berdasarkan catatan Alinea.id, dalam kurun waktu 2011-2020, BUMN telah menyumbang dividen sebesar Rp388 triliun. Sebaliknya, PNM yang diberikan pemerintah dalam periode yang sama telah mencapai Rp148 triliun.

Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir kontribusi pajak dari perusahaan BUMN adalah sebesar Rp1.864 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.030 triliun. Jika dijumlahkan, total kontribusi penerimaan negara dari BUMN baik dari dividen, PNBP, dan pajak setidaknya sebesar Rp3.282 triliun.

“Kita percaya angka itu sebetulnya bisa lebih ditingkatkan. Apalagi, apabila dibandingkan dengan nilai aset BUMN yang dimiliki saat ini," tegasnya.

Menuju good corporate gorvenance

Pada kesempatan lain, Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada menilai, rencana go public sangat baik untuk kinerja perusahaan dan anak BUMN ke depannya. Sebab, dengan IPO diharapkan dapat tercipta tata kelola perusahaan yang lebih baik. 

"Karena yang ngawasin bukan hanya dari satu pihak tapi banyak pihak, masyarakat ikut mengawasi kinerjanya kemudian dari anak-anak usaha BUMN," ujarnya kepada Alinea.id, Jumat (14/5).

Di sisi lain, dengan adanya tambahan dana dari IPO diharapkan dapat memberikan tambahan eksposur kepada perusahaan dan anak usaha BUMN. Dengan demikian, baik induk maupun anak perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya.

Selain itu, khusus untuk anak perusahaan BUMN, IPO diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kepada entitas induk mereka. Pasalnya, saat IPO perusahaan telah menawarkan sebagian kepemilikan saham mereka kepada masyarakat. Melalui cara itu, investor publik pun dapat melakukan pengawasan terhadap anak-anak perusahaan BUMN.

“Walaupun dari persentase saham masih dimiliki holdingnya (induk perusahaan)," sambung Reza.

Tidak hanya itu, dengan IPO perusahaan pelat merah juga berpotensi untuk meningkatkan kapitalisasi pasarnya di BEI. Seperti yang dikatakan Analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama kepada Alinea.id, melalui sambungan telepon, Minggu (16/5). 

Nafan bilang, pasca-go public harga saham perusahaan BUMN kemungkinan besar akan meningkat. Menurutnya, tak dimungkiri banyak pelaku pasar yang tertarik dengan IPO BUMN dan anak-anak perusahaan BUMN. 

“IPO-nya menarik bagi pelaku pasar untuk melakukan akumulasi, jadi nanti terjadi apresiasi, pasti pasca-IPO harga sahamnya melonjak dan membuat investor tertarik pada saham-saham itu," jelasnya.

Di sisi lain, dana hasil IPO dapat digunakan korporasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan, baik dengan ekspansi bisnis, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penambahan aset. 

Sementara itu, menurut Nafan, saham-saham BUMN calon perusahaan publik tersebut nantinya tidak hanya akan diminati oleh investor lokal saja, namun juga akan menarik pula bagi investor asing. Dengan catatan, BUMN tersebut harus berbisnis secara baik dari aspek good corporate governance (GCG), termasuk isu lingkungan.

"Karena kalau investor global kan sangat dewasa ya, mereka tidak akan tertarik kalau misalnya jika perusahaan tersebut terlibat dalam misalnya merusak environment," tutur dia.

Di lain pihak, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan, dalam proses menuju IPO, BUMN dan anak usaha BUMN memerlukan kalkulasi yang cermat. Terutama mengenai prospek dan konsekuensi yang membayangi rencana tersebut.

"Jangan sampai anak usaha yang dilepas adalah yang selama ini sebetulnya menjadi revenue stream bagi induk, karena artinya ada risiko berkurangnya dividen untuk negara," jelasnya, kepada Alinea.id, Sabtu (15/5).

Berikutnya, penting untuk dipastikan apakah anak usaha BUMN yang akan melakukan IPO tersebut masih memiliki keterkaitan bisnis inti dengan induk usahanya. Sebab, untuk kluster yang terintegrasi seperti BUMN migas, rasanya cukup riskan dan akan merugikan jika anak usaha yang strategis dilepas.

Namun, terlepas dari hal itu Abra sepakat dengan Reza dan Nafan bahwa IPO dapat menjadi menjadi alternatif pendanaan mandiri bagi perusahaan pelat merah. “Dengan begitu, mereka tidak akan terus-terusan mengandalkan PMN,” tandas dia.