Mendag: RI berpotensi sebagai negara superpower dalam perdagangan karbon

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia berpotensi sebagai negara superpower dunia, terutama dalam perdagangan karbon. Hal itu disampaikan dalam lawatan Pertemuan Dewan Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sesi pleno Building A Green Future yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 6 Oktober 2021 di Paris, Prancis.

“Indonesia berpotensi menjadi carbon offset superpower di dunia melalui perdagangan karbon sukarela secara internasional. Namun, kerja sama internasional diperlukan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka pengembangan kerangka regulasi kebijakan yang efektif,” ujar Lutfi dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10).

Lutfi juga menegaskan, Pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Paris Agreement. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan carbon pricing.

Lutfi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD ini, bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai negara di dunia serta membahas berbagai isu perdagangan terkini.

Hal lain yang dibahas pada sesi Building a Green Future adalah upaya mendorong agenda pemulihan ekonomi yang kini juga dikemas untuk mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau, inovasi, dan peluang ekonomi baru bagi para pekerja.

Untuk mencapai upaya pemulihan ekonomi yang dipadukan dengan pencapaian target net zero emission, tentunya memerlukan kerja sama internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa inisiatif yang diluncurkan beberapa negara seperti Green Deal (Uni Eropa), Build Back Better World (G7), Beyond Zero initiative (Jepang), dan Blue Dot Network (Amerika Serikat, Jepang, dan Australia).

Sedangkan, dalam sesi working lunch, Lutfi mengatakan bahwa para menteri akan memastikan manfaat perdagangan dapat dirasakan seluruh pihak lapisan masyarakat dan lingkungan. 

“Pada dasarnya, para menteri menyadari bahwa adanya urgensi untuk mengembangkan kebijakan perdagangan yang dapat berkontribusi atas permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan, termasuk antara lain perlindungan kesejahteraan pekerja, wanita dan anak-anak, serta kompetisi, subsidi, kelestarian lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” tutup Lutfi.