Menghalau resesi jangan hanya dari kacamata ekonomi

Dampak ekonomi dari pagebluk Covid-19 kini telah memasuki babak baru. Babak di mana setiap negara mulai memasuki masa ‘kehampaan’ ekonomi atau resesi. Secara harfiah, resesi diartikan sebagai kondisi di mana produk domestik bruto (PDB) negara turun signifikan dalam waktu yang panjang atau minus selama dua kuartal beruntun.

Dua negara Asia telah mengumumkan resesinya lebih awal, yakni Korea Selatan dan Singapura. Dilansir tradingeconomics.com, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada kuartal II 2020 hanya tumbuh -2,9%. Sementara, ekonomi Singapura di kuartal yang sama -12,6% (year on year/yoy).

Terbaru, Amerika Serikat juga sudah tercatat resesi dengan kejatuhan pertumbuhan ekonominya yang semakin dalam pada kuartal II. Laju ekonomi negara Paman Sam pada kuartal II tercatat minus -32,9% (yoy), jauh lebih besar dibanding kuartal I yang terkontraksi -4,8%.

Sejumlah negara lain termasuk Jepang, Malaysia, dan Thailand diprediksi bakal menyusul resesinya pada kuartal III. Ekonomi Malaysia kuartal II dan III diperkirakan akan pada tren yang sama -9,7% dan -6,4% secara beruntun. Sedang Thailand diperkirakan akan menghadapi penurunan PDB yang sangat deras pada kuartal II, yakni -17%, dan diperkirakan tumbuh 1,5% pada kuartal III.

Indonesia sendiri pada kuartal I lalu masih mencatat pertumbuhan positif yakni 2,97% secara year on year. Namun, penurunan PDB pada enam negara tersebut  diprediksi bakal punya implikasi buruk pada perekonomian Tanah Air. Pasalnya, enam negara itu merupakan sebagian dari 10 mitra dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi 6 negara itu akan memukul sektor perdagangan Indonesia. Diketahui, tren perdagangan Indonesia dengan 10 mitra dagang terbesar itu, termasuk China, India, Vietnam dan Filipina pada semester I 2020 telah mengalami penurunan drastis hingga mencapai titik -11,25%.

“Artinya bahwa perlambatan ekonomi dunia juga memengaruhi neraca perdagangan kita yang berimplikasi tentunya pada pembentukan PDB kita,” terang Tauhid dalam diskusi webinar Indef, (28/7).

Tauhid menyebut, melemahnya ekonomi dunia juga telah memberi dampak cukup dalam pada jumlah foreign direct investment (FDI) atau investasi asing di Indonesia. Indikasinya telah terlihat pada penurunan FDI bulan Juni yang hanya Rp97 triliun, turun jauh dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh Rp105 triliun.

“Diperkirakan memang secara total bisa berkurang hampir 30-40% FDI sampai akhir tahun,” imbuh Taufiq.

Selain itu, krisis ekonomi dunia yang dibarengi dengan krisis kesehatan akibat pagebluk Covid-19 ini juga telah berdampak cukup parah pada pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) di Tanah Air. Secara rata-rata, jumlah wisatawan asing di Indonesia sejak bulan April 2020 hanya menyentuh angka 200 ribu orang, turun jauh dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang mencapai 1,4 sampai 1,5 juta wisman per bulan.

Dari sisi mikro, Asian Development Bank (ADB) mencatat, sebanyak 48,6% pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menutup usahanya. Sedang 87% lainnya telah kehilangan pendapatan lebih dari 50%.

Melihat seluruh indikasi makro dan mikro ekonomi itu, Tauhid memprediksi bahwa Indonesia akan memasuki masa resesi pada kuartal III. Terlebih, pemerintah juga sudah memastikan bahwa ekonomi Indonesia kuartal II 2020 akan terjun ke teritori negatif di kisaran -2,5% sampai -4%.

“Kita akan memasuki laju resesi yang cukup dalam. Meskipun masih lebih baik dibandingkan kuartal II, kami memperkirakan sekitar -4% dan di kuartal III kita memperkirakan -1,3 sampai -1,75%,” ungkapnya.

Dampak resesi

Dalam kondisi resesi ini, sambung Tauhid, Indonesia akan mengalami situasi yang cukup berat baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dengan perkiraan skenario berat, beberapa industri utama di Indonesia akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus. Diantaranya industri tekstil mengalami tumbuh -0,88%, otomotif -0,64%, transportasi -0,27%, manufaktur -0,41%, dan perdagangan -2,29%.

Turunnya aktifitas produksi ini juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkiraannya, jumlah orang miskin baru akan bertambah 1,75 sampai 5,21 juta jiwa.

Secara total, jumlah orang miskin pada akhir 2020 akan mencapai 26,52 juta orang dalam skenario sedang. Sementara dalam skenario berat, jumlah orang miskin bakal menyentuh angka 29,99 juta orang.

Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020 menunjukkan, jumlah orang miskin di Indonesia masih berada pada angka 26,42 juta. “Kehidupan sosial keluarga juga akan terganggu, lifestyle termasuk pendidikan juga terganggu karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan,” beber Tauhid.

Selain itu, resesi juga bakal menyebabkan aktifitas investasi terjun bebas lantaran sebagian masyarakat lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Harga properti juga akan terkontraksi lantaran banyak orang menunda rencana membeli atau sewa properti.

“Dampak yang kemungkinan diperkirakan adalah pinjaman akan semakin meningkat, dan ini berpotensi bagi keluarga untuk mencari sumber pinjaman baru,” kata Tauhid.

PEN tidak maksimal

Kondisi-kondisi ini, sambung Tauhid, sudah tidak bisa dihandiri. Sebab, upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi sudah gagal sejak kuartal II. Padahal, kuartal II harusnya bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional dengan adanya Ramadan, Lebaran dan libur panjang. 

Namun sayangnya, upaya pemerintah meredam keruntuhan ekonomi yang diejawantahkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih kurang optimal. Tercatat, penyerapan anggaran PEN hingga 27 Juli 2020 hanya menyentuh angka 19% dari seluruh dana yang dialokasikan Rp695,2 triliun.

Rinciannya terdiri atas anggaran sektor kesehatan Rp87,55 triliun yang hanya terserap 7%. Kemudian anggaran sektor kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah yang terserap 6,5% dari anggaran Rp106,11 triliun. Lalu insentif dunia usaha yang hanya terserap 13% dari Rp120,61 triliun, sektor UMKM terealisasi 25% dari Rp123,46%, bantalan sosial dari Rp203,9 triliun baru terserap 38%, sedangkan dana pembiayaan korporasi dari Rp53,57 triliun malah belum terealisasi sama sekali atau 0%.

“Dengan situasi penyerapan anggaran bahwa PEN bisa mendorong keluar dari resesi, saya kira sudah memasuki wilayah kepastian kita sulit untuk kembali,” kata Tauhid.

Penyerapan anggaran PEN yang masih minim ini juga dikeluhkan para pelaku usaha, khususnya soal realisasi pembiayaan korporasi yang masih 0%. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani bahkan mengaku cukup kecewa dengan program PEN untuk pembiayaan korporasi ini.

Menurut Rosan, sebaiknya frasa ‘pembiayaan korporasi’ dalam program PEN tersebut diganti dengan diksi ‘pembiayaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pasalnya, nilai anggaran yang dialokasikan untuk pinjaman modal korporasi sejatinya lebih banyak diperuntukkan bagi perusahaan pelat merah.

"Ini sebenarnya adalah PMN (penyertaan modal negara) dan juga dana talangan untuk BUMN. Jadi kalau padat karya itu sendiri hanya Rp3 triliun atau Rp4 triliun (anggarannya dari total Rp53,7 triliun), jadi ini pembiayaan korporasi mestinya ditulisnya pembiayaan BUMN,” cetus Rosan dalam diskusi yang sama dengan Tauhid.

Rosan kecewa lantaran sektor korporasi yang punya kontribusi sebesar 87% untuk pendapatan pajak negara tidak diprioritaskan dalam program PEN. Sebaliknya, pemerintah malah lebih mengistimewakan perusahaan BUMN yang notabene sudah ‘sakit’ sejak sebelum dan pascapandemi.

Menurutnya, dana Rp3-4 triliun itu terang tidak cukup bagi sektor korporasi Indonesia untuk bangkit di masa pagebluk. Sebab, kebutuhan modal bagi korporasi dari sejumlah sektor, mulai dari tekstil, makanan-minuman, elektronik, pariwisata, alas kaki, hotel dan restoran mencapai Rp303,76 triliun.

Sementara di sisi lain, perbankan yang kerap menjadi sumber permodalan korporasi masih ragu-ragu untuk memberikan pinjaman. Mereka dihantui risiko tirisnya likuiditas di 2021 jika para debitur itu tidak mampu bayar.

“Oleh sebab itu, untuk bisa mendorong kembali (perekonomian), mereka melakukan pinjaman modal kerja itu perlu ada penjaminan. Dan kita menyarankan memang itu 80:20. (Risiko kredit) 80% dijamin pemerintah, 20% dijamin oleh perbankan,” harap Rosan.

Dia menegaskan realisasi PEN ini menjadi kunci yang sangat penting dalam rangka menahan penurunan ekonomi semakin dalam. Kadin sendiri, tambahnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi akan minus 4 sampai 6% pada kuartal II.

"Dan apabila implementasi kebijakan ini juga masih lambat, sangat terbuka sekali kita akan kembali kontraksi di pertumbuhan yang minus di kuartal ke III ini dan ini akan menjadi beban yang sangat berat buat kita secara keseluruhan," tambahnya.

Berbagi risiko kredit

Sehari setelah Rosan mengatakan demikian, pemerintah menjawab permintaan para pengusaha dengan menandatangani nota kesepahaman ‘Program Penjaminan Kredit Korporasi’ bersama 15 bank dengan nilai pinjaman Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penjaminan ini dilakukan melalui dua special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, yakni Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Dalam hal ini pemerintah akan berbagi risiko kredit dengan perbankan melalui dua skema.

Skema pertama untuk sektor nonprioritas, pemerintah akan menjamin 60% risiko kredit modal kerja korporasi, dan sisanya 40% akan ditanggung perbankan. Sedang untuk sektor prioritas atau padat karya, pemerintah akan menjamin risiko kredit 80%, dan 20% sisanya ditangung perbankan.

“Untuk sektor-sektor yang dianggap prioritas dalam hal ini adalah sektor pariwisata, sektor otomatif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, serta sektor yang memenuhi kriteria terdampak Covid dan padat karya,” terang Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam acara Penandatanganan Kerja Sama dan Nota Kesepahaman Program Penjaminan Kredit Korporasi, (29/7).

Program ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi perbankan untuk lebih berani memberikan pinjaman kepada korporasi. Implikasi positifnya tentulah agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terkerek naik pada kuartal IV 2020.

Di samping itu, pemerintah juga berjanji akan kian jorjoran mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk sepenuhnya digunakan dalam upaya pemulihan ekonomi. Dana APBN sebesar Rp2.397 triliun harus habis dibelanjakan hingga akhir tahun ini.

“Jadi kita tidak hanya di Rp697 triliun, tapi belanja K/L yang mencapai lebih dari Rp836 triliun juga tetap harus dibelanjakan,” tegasnya.

Salah cara penanganan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 juga telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN dalam rangka menghalau resesi. Komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato.

Di bawah Airlangga, ada 6 menteri lainnya sebagai wakil ketua yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai ketua pelaksana komite.

Upaya pembentukan komite ini mengadopsi cara penanganan bencana tsunami di Aceh 2004 lalu. Memang, pembentukan komite saat itu cukup berhasil menanggulangi dampak pelemahan ekonomi dan bencana di Indonesia karena penanganannya dilakukan secara komprehensif.

Namun, kondisi sekarang sangat berbeda. Pembentukan komite penanganan Covid-19 yang notabene merupakan dampak dari masalah kesehatan justru hanya menempatkan satu unsur kesehatan. Karena itu, ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan pembentukan komite ini merupakan langkah salah kaprah lantaran cenderung mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan.

“Jadi apa yang bisa harapkan dari struktur seperti ini? Yang tidak mencerminkan upaya serius dari mengendalikan virus. Tapi upaya bagaimana menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi,” tutur Faisal, (28/7).

Menurut Faisal, resep menangani krisis ekonomi akibat Covid-19 ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi semata. Harus ada pendekatan interdisiplin berlandaskan ilmu pengetahuan dan data yang aktual untuk kembali membangun ekonomi.

Tidak boleh ada trade off atau pertukaran kepentingan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi. Bagi Faisal, jurus penanganan resesi yang benar adalah dengan cara menyelamatkan nyawa manusia untuk memulihkan ekonomi. Bukan sebaliknya.

“Mengingat kondisinya sekarang berbeda, resep baku tadi tidak cukup. Ada dimensi yang harus dikedepankan yakni kesehatan masyarakat dan penyelamatan nyawa manusia,” tegasnya.

Sementara itu, ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri juga mengkritik kebijakan pemerintah yang kekeuh mempertahankan skema bansos dengan cara pembagian sembako. Menurutnya, pembagian sembako tidak efektif karena punya potensi moral hazard dan kerap salah sasaran.

Sebab itu, Chatib menyarankan agar skema bansos dengan sembako ini bisa diganti dengan cara bantuan langsung tunai (BLT). Rentang penerima bansos juga sebaiknya diperluas untuk menjangkau kalangan menengah yang terancam jatuh miskin lantaran dampak Covid-19.

“Kalau sembako itu proyek. Karena penentuannya adalah makanan apa yang harus dibeli, itu berarti ada permintaan untuk produk tertentu yang diciptakan,” kritik Chatib.

Dia juga mengusulkan agar jumlah nilai BLT ditambah menjadi Rp1 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga. Saat ini, BLT yang dikucurkan dari pemerintah pusat sebesar Rp600.000 per bulan. Menurutnya, dengan cara ini perekonomian nasional dapat terdorong lantaran tumbuhnya kembali daya beli masyarakat dari sektor kebutuhan bahan pokok.

“Uangnya tadi saya bilang, bisa direalokaskan dari K/L. Misalnya di infrastruktur, enggak perlu bangun infrastruktur sekarang, cukup maintenance saja. Bisa di-postpone (tunda) tahun depan,” ungkapnya.

Kiat menghadapi resesi

Tetapi, meski sudah banyak kritik yang masuk, bola liar penyelamatan krisis ini tetap berada di tangan pemerintah. Sebanyak apapun saran dan kritiknya, jika pemerintah tutup telinga maka sudah dipastikan Indonesia akan jatuh pada resesi yang dalam dan panjang.

Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam situasi seperti ini? Perencana keuangan Safir Senduk mengatakan, salah satu cara bertahan dari resesi adalah dengan pengelolaan keuangan yang cermat.

Dia menyarankan agar tetap alokasikan pengeluaran dengan rumus 50:30:10:10. Sisihkan 50% penghasilan untuk biaya hidup, 30% cicilan utang, 10% asuransi, dan 10% tabungan dan investasi. Namun upayakan 50% dana biaya hidup diminimalkan dengan cara mengganti keperluan tertentu dengan barang subtitusinya yang lebih murah.

Selain itu, cobalah meminta restukturisasi kredit kepada pihak perbankan atau pemberi utang agar sebagian dana cicilan utang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Investasi pun disarankan untuk mencari instrumen yang murah dan stabil. Reksa dana, tabungan berjangka, dan emas akan menjadi instrumen investasi yang cocok di masa pandemi.

“Reksa dana hanya beberapa ratus ribu rupiah dia sudah bisa masuk. Kemudian produk tabungan berjangka, Rp100 ribu per bulan dia sudah bisa masuk. Jadi milenial harus mencari tahu produk invetasi apa yang bisa dimasuki dengan dana terbatas. (Paling aman) emas,” tutur Safir saat berbincang dengan Alinea.id pekan lalu. 

Di samping itu, Safir juga menyarankan agar masyarakat juga berupaya mencari tambahan penghasilan di luar pendapatan utama. Caranya, bisa dengan memanfaatkan peluang bisnis yang muncul di situasi pandemi ini.

Beberapa ide yang cukup menguntungkan dalam kondisi seperti ini antara lain jasa pengiriman bahan pokok, frozen food, berjualan obat herbal dan keperluan kesehatan. Sedang bagi individu yang memiliki kemampuan spesifik, bisa mencari tambahan dari bekerja freelance atau membuka pelatihan daring sesuai kemampuan yang dimiliki.

Terakhir, Safir berpesan agar masyarakat bisa lebih efisien lagi mengelola keuangan. Pastikan setiap uang yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak menjadi beban.

“Jadilah orang yang smart dalam mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu. Kemudian pahami apa yang kita anggap penting untuk hidup kita, sehingga layak untuk dibeli, dan apa yang mungkin sebetulnya bisa kita tunda,” pungkasnya.