Menko Airlangga klaim kebijakan relaksasi kredit dorong geliat UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, kebijakan memudahkan syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi Covid-19 berdampak positif terhadap geliat UMKM.

Hal itu terlihat dari realisasi penyaluran KUR yang meningkat signifikan pada minggu kedua Juni 2020. Berdasarkan data dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) realisasi penyaluran KUR pada April 2020 mencapai 79,4% dan Mei 2020 82,7%. 

Selain itu sejak minggu ketiga Juni 2020, porsi ekspansi kredit mikro telah mencapai 78,2% dan restrukturisasi kredit hanya tersisa 21,8%. Bahkan akhir minggu ketiga Juni 2020, ekspansi total kredit kecil di BRI mencapai lebih dari Rp1 triliun per hari atau dengan kata lain sudah mendekati penyaluran kredit kecil pada masa normal. 

Sebagai informasi, BRI adalah bank penyalur terbesar KUR dengan pangsa 64%. 

“Diharapkan kondisi tersebut akan terus berlanjut sehingga ekspansi kredit nasional dapat meningkat dan pemulihan ekonomi nasional dapat lebih cepat,” katanya dalam keterangan resmi. 

Airlangga pun menjelaskan, di samping itu pemerintah terus berupaya mendorong memulihkan ekonomi nasional (PEN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp607,65 triliun. 

Program PEN terdiri dari anggaran perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp106,11 triliun.

Khusus bagi UMKM, dukungan tersebut diberikan dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Total subsidi bunga yang dianggarkan mencapai Rp35,28 triliun dengan target penerima sebanyak 60,66 juta rekening. 

“Adapun penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk usaha mikro dan kecil sebesar 6% selama tiga bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya. Untuk usaha menengah sebesar 3% selama tiga bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya,” ujar Airlangga.

Untuk mendukung kebijakan KUR,  pihaknya juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 6/2020 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 8/2020 tentang Ketentuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19. 

Dalam Permenko tersebut, diberikan relaksasi penundaan angsuran pokok dan pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% selama tiga bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya, perpanjangan jangka waktu, penambahan limit platform dan penundaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan KUR.

Berdasarkan data posisi akhir Mei 2020 subsidi bunga KUR telah diberikan kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp46,1 triliun. Sementara penundaan angsuran pokok paling lama enam bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp40,7 triliun.

Sedangkan relaksasi KUR, berupa perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39,9 triliun. Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Mei 2020 telah mencapai Rp538,82 triliun dengan baki debet Rp158,84 triliun dan diberikan kepada 20,5 juta debitur.

Adapun tingkat Non Performing Loan (NPL) KUR sampai dengan 31 Mei 2020 tercatat di posisi 1,18%. 

Sementara itu, penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 mengalami perlambatan dengan penyaluran sebesar Rp65,86 triliun kepada 1,9 juta debitur. Penyaluran tersebut sebesar 34,66% dari target 2020 sebesar Rp190 triliun.