Niat masuk proyek LRT, siapakah Ratu Prabu?

PT Ratu Prabu Tbk menjadi sorotan setelah menyatakan minatnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT). Perusahaan minyak itu berencana membangun proyek senilai hampir Rp 400 triliun itu.

Lalu siapakah Ratu Prabu? 

Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker ARTI itu termasuk saham gocap. Harga saham ARTI saat penutupan Senin (8/1) tercatat Rp 50 per saham, tak bergerak dari saat pembukaan perdagangan. Rata-rata pergerakan harga saham per hari juga tercatat di harga Rp 50.

Pada September 2017, ARTI mencatat penurunan pendapatan bersih 3,83% menjadi Rp 162,94 miliar dibandingkan September 2016. Namun, beban pokok pendapatan turun 9,6% menjadi Rp 81,95 miliar pada periode yang sama. Sehingga, perusahaan masih sanggup mencatat kenaikan laba bersih sebesar 30,58% menjadi Rp 2,23 miliar dibandingkan September 2016 sebelumnya yang sekitar Rp 1,55 miliar. 

Niat Ratu Prabu mengemuka saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa perusahaan tersebut datang ke Balai Kota DKI Jakarta dan menyatakan niatnya untuk membangun lebih dari 200 kilometer tambahan LRT di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Total investasi atas proyek ini sekitar US$25 miliar dan akan dibangun dalam periode lima tahun yaitu dari 2020 hingga 2025. Adapun total dana yang digalang, sekitar Rp320 triliun.

"Konsepnya full business to business tanpa dukungan dari pemerintah dalam pemberian jaminan, serta melibatkan investor Korea, China dan Jepang. Terus terang kami sangat gembira karena ini adalah satu usulan yang sangat konkret dalam mengatasi masalah kemacetan di ibukota," kata Sandiaga seperti dikutip dari Antara.

Terkait niat investasi dari Ratu Prabu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut belum mengetahui rencana tersebut. Luhut menegaskan terdapat tiga kriteria utama apabila investor ingin membangun infrastruktur di Indonesia.

"Pertama, semua teknologi yang dibawa ramah lingkungan. Entah dari langit, dari surga, neraka, supaya jelas," katanya, Senin (8/1).

Menurut dia, dari mana pun asalnya nanti investasi tersebut, pemerintah tidak akan pilih-pilih selama teknologinya mumpuni dan bisa dipakai.

"Yang kedua, investor harus menggunakan pegawai Indonesia," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, meski nantinya akan menggunakan teknologi dan tenaga kerja asing, investor harus memberikan pelatihan kepada pekerja lokal untuk menggantikan posisi tenaga kerja asing yang dipekerjakan di awal proyek.

Kemudian ketiga, investor harus bisa hulu ke hilir dan transfer teknologi. "Misalnya kita tadi ada nikel, sudah harus ke stainless steel, carbon steel yang kelipatannya bisa 100 kali bahkan lebih. Yang terakhir harus ada transfer teknologi," katanya.

Mantan Kepala Staf Presiden itu menyambut baik niat Ratu Prabu karena dapat mengurangi beban APBN.

"Kami senang mana saja yang bawa duit banyak," katanya seraya menambahkan belum ada pertemuan dengan perusahaan energi yang berpusat di Jakarta itu.