sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah bakal transfer gaji tambahan Rp2,4 juta bagi karyawan swasta

Program itu dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Kamis, 06 Agst 2020 12:30 WIB
Pemerintah bakal transfer gaji tambahan Rp2,4 juta bagi karyawan swasta

Pemerintah segera menggelontorkan insentif sebesar Rp2,4 juta per orang bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tersebut dalam tahapan finalisasi. .

"Total besarannya kurang lebih seperti yang sudah didengar bahwa besarannya itu kalau untuk yang tenaga kerja sekitar Rp2,4 juta per orang," kata Febrio dalam video conference, Kamis (6/8).

Febrio mengatakan finalisasi aturan tersebut tengah dibahas di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Saat ini, pihaknya melakukan komunikasi intens dengan komite untuk menggodok skema yang pas. Beberapa yang menjadi pembahasan adalah mekanisme penyaluran insentif agar bisa diberikan secara cepat dan tepat sasaran ke penerima manfaat. 

Dia mengaku, tak ada data pasti berkenaan jumlah pekerja yang memiliki penghasilan bulanan di bawah Rp5 juta. Namun, diperkirakan jumlah pekerja yang akan menerima insentif cukup banyak, mencapai belasan juta. Di sisi lain, waktu untuk pembagian insentif kian sempit karena tahun 2020 akan ditutup dalam hitungan bulan.  

"Ini bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima? Kami memikirkan caranya agar dapat seefisien mungkin, karena memang kami enggak punya data. Data yang ada kami kumpulkan semua dan dipastikan lengkap serta bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Sementara itu, Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan stimulus yang akan diberikan berupa bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Nantinya, program itu dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bulan September 2020. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

"Bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” ujar Erick dalam keterangan resminya.

Sponsored

Menurut Erick, pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Prakerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat.

"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” jelas Erick Thohir. 

Pandemi Covid-19 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia juga ekonomi dunia. Semua negara terdampak termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan angka output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 negatif. PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Erick mengatakan terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi, dengan memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Misalnya untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM berupa subsidi bunga dan kredit. Selanjutnya juga dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya.

Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi ini. Rasa aman dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas untuk mulai berani membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif maupun investasi, dengan begitu diharapkan akan menggerakkan perekonomian di Indonesia.

“Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," kata Erick.

Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid