Pemerintah cadangkan belanja IKN Nusantara Rp30 triliun

Pemerintah memastikan pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana. Tahun depan pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun di APBN 2023 untuk pembangunan IKN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dana cadangan itu untuk membangun infrastruktur dasar. Dana tersebut nantinya dipergunakan untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan yang bakal berperan menciptakan simpul konektivitas di IKN Nusantara.

"Juga untuk membangun awal di bidang pendidikan, seperti sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas rancangan kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat (15/4).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan perkiraan kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun. Dari jumlah itu hanya 20% yang dipenuhi melalui APBN. Sedangkan 80% sisanya diupayakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) dan swasta.

Oleh karena itu, Presiden meminta Kepala IKN Bambang Susantono bersama wakilnya Dhony Rahajoe bisa bekerja secara lincah dan fleksibel untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru.

Dana cadangan pembangunan IKN dalam APBN 2023 masuk di bawah pos belanja infrastruktur. Menurut Sri Mulyani, pos belanja tersebut berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun.

60.000 ASN bakal pindah 

Persiapan lain adalah pemindahan aparatur sipil negara atau ASN. Pada tahap awal, direncanakan pemindahan ASN ke IKN dimulai tahun 2024. Jumlahnya 60.000 ASN. Mereka berpindah pada semester pertama 2024.

Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal menyebutkan sebanyak 60.000 aparatur sipil negara (ASN) direncanakan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara pada tahun 2024. Perpindahan 60.000 ASN itu masuk semester pertama pada 2024.

"Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas," kata Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 di Jakarta, Kamis (14/4).

Pada proyeksi awal di tahun 2024, pemerintah akan memindahkan 1.971 orang ASN yang berasal dari 27 kementerian/lembaga terkait. Terdiri 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi, dan 1.060 jabatan fungsional.

Disusul sebanyak 5.716 orang, yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk dalam lingkup pertahanan dan keamanan. Di dalamnya ada 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi, dan 4.919 jabatan fungsional.

Menurut Arizal, dalam skenario yang telah dibuat, terdapat 70 kementerian/lembaga yang akan dipindahkan sampai tahun 2024. Lembaga tinggi negara yang dipindahkan terlebih dahulu ke IKN adalah Presiden dan Wakil Presiden, kementerian koordinator, kementerian triumvirat, kementerian/lembaga pendukung kinerja presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga pendukung pembangunan, kementerian pendukung infrastruktur IKN dan kementerian/lembaga hankam dan penegak hukum.

Guna menindaklanjuti pembahasan penetapan pemindahan 70 kementerian/lembaga dan ASN ke IKN, pemerintah sudah membicarakan dengan pihak-pihak terkait sejak 4 Januari 2022. Tindak lanjut terhadap 60.000 ASN ke IKN pada 70 kementerian/lembaga akan dilangsungkan pada April-Mei 2022.