DPR minta pemerintah segera realisasikan reformasi subsidi energi

Konflik Rusia dan Ukraina menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak dan gas (Migas) dunia. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, atas hal itu, maka PT Pertamina (Persero) menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi.

Kenaikan harga ini, menurutnya, bisa diterima karena Pertamina akan mengalami dampak buruk keuangan jika tidak melakukannya. Kondisi ini, menurutnya, memang sulit dihindari.

Said menyebut, DPR terus mendorong transformasi energi lebih beragam. Sehingga, tidak ada ketergantungan pada salah satu sumber energi saja.

"Jangka pendek pemerintah perlu sesegera mungkin merealisasikan reformasi subsidi energi sebagaimana janjinya kepada badan anggaran DPR," ucapnya kepada Alinea.id, Rabu (02/3).

Subsidi LPG bisa diberikan secara tertutup apabila pemerintah sudah siap dengan infrastruktur pendukungnya. Seperti integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sistem digital, dan layanan jaringan agen-agen yang menjadi mitra penukaran LPG 3 Kg.

"Saya kira ini perlu disegerakan oleh pemerintah, setidaknya pada pertengahan tahun ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, sampai saat ini belum ada timeline yang baku untuk memberlakukan subsidi secara tertutup. Pasalnya, harus didasarkan pada data penerima yang akurat.

"Dan memperhitungkan efektivitasnya. Dana tunai dibelanjakan untuk membeli LPG subsidi dan bukan hal-hal lain seperti pulsa dan lain-lain," ucapnya.

Subsidi energi seperti pada LPG yang diberikan pada barang langsung membuat penyalurannya tidak tepat sasaran. Pasalnya masyarakat yang mampu juga bisa mengakses, meski peruntukannya bukan pada mereka.

Setelah LPG nonsubsidi mengalami kenaikan beberapa kali sementara LPG subsidi tidak, kondisi ini menyebabkan disparitas harga semakin jauh. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan berpandangan, akan sulit mencegah peralihan dari konsumen non subsidi ke subsidi.

"Agak berat memang untuk mencegah shifting mengingat disparitas harga yang begitu jauh," katanya kepada Alinea.id, Selasa (1/3).