Pemerintah salurkan bansos beras ke 9,6 juta masyarakat

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 9,6 juta masyarakat Indonesia. Adapun penyerapan bantuan tahap pertama dan kedua masing-masing mencapai 99% dan 96% dari target.

“Untuk beras sejahtera (rastra), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program keluarga harapan (PKH), kita sudah menyalurkan dari Januari, Februari, Maret dengan serapan 95%. Sementara untuk April dan Mei ini 75% dan Juni ini masih kita selesaikan karena tertunda Lebaran kemarin,” kata Menteri Sosial Idrus Marham dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/6).

Idrus juga mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi penyaluran bansos selama paruh pertama 2018 bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Kementerian Keuangan, dan seluruh perbankan BUMN yang terlibat pendanaan. Adapun hingga akhir tahun pemerintah menargetkan penyaluran BPNT kepada 10 juta penduduk dan rastra untuk 5,5 juta penduduk.

“Kami juga sekaligus membuat langkah strategis agar ke depannya beras yang disalurkan bisa meningkat secara kualitas dan kuantitas,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan peran Bulog dalam program bansos pemerintah yakni menyediakan pasokan beras dan menjamin kualitas beras sangat baik hingga ke tangan masyarakat. Budi mengakui, selama ini kualitas beras yang diterima masyarakat masih rendah. 

“Memang ada yang mutunya rendah. Dari evaluasi kami, terdapat stok beras yang sudah berumur lebih dari 1,5 tahun dan itu tetap didistribusikan kepada masyarakat, karena itu adalah cadangan milik pemerintah,” kata Budi.

Budi menjamin ke depannya beras yang disalurkan kepada masyarakat tidak berumur lebih dari empat bulan. Untuk beras yang sudah tidak layak konsumsi, Bulog akan melakukan disposal segera.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, supaya aturannya segera dikeluarkan. Ini agar stok beras yang sudah lebih dari empat bulan tidak keluar dari gudang,” katanya.

Sementara, Budi mengatakan stok beras di Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Hingga akhir September, Bulog akan menambah 1 juta ton beras lagi. Stok ini akan didapat dari para penghasil beras di daerah di seluruh Indonesia.

“Ada 200.000 ton beras yang tak layak, dan akan segera kita gantikan dengan hasil tani yang akan diserap,” katanya.

Budi juga menyatakan Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 1,2 juta ton yang akan didatangkan secara bertahap. Adapun beras tersebut didapat dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Dengan stok beras tersebut, Budi memastikan dalam dua tahun ke depan Indonesia tidak akan mengimpor beras.

“Kami akan salurkan yang bentuk kemasan, ke ritel yang sudah bekerja sama, sedangkan yang bentuk curah ke distributor yang bisa kita jamin dan kontrol agar kita tahu berapa harga jual yang dipatok mereka,” katanya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah akan mengawasi jalur distribusi beras kepada masyarakat. Hal ini, menurutnya, untuk menghindari mafia beras. Budi menyebut berbagai modus biasa dilakukan para mafia beras seperti menimbun stok beras, juga mencampur beras kualitas premium dengan medium.

“Ini sudah saya koordinasikan dengan satgas pangan. Kalau diketahui akan segera ditindak secara hukum,” tegasnya.