Pemprov DKI Jakarta dan Jabar dapat pinjaman dengan total Rp16,5 triliun

Guna mendukung pemulihan ekonomi (PEN) daerah dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah akan menggelontorkan dana pinjaman ke pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman PEN daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah, agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah. 

"Tujuannya agar proyek pemda yang secara fisik kena realokasi dan refocussing, bisa jalan lagi. Supaya ekonomi mulai tumbuh tetapi dengan protokol Covid-19," katanya dalam penandatanganan perjanjian pinjaman, Senin (27/7).

Sri Mulyani memaparkan, besaran dana yang dipinjam oleh Pemprov DKI Jakarta adalah senilai Rp12,5 triliun rupiah, dengan rincian Rp4,5 triliun di 2020 dan sebesar Rp8 triliun di 2021.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana. Utamanya pada sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga. 

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp1,904 triliun di 2020 dan Rp2,098 triliun di 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti Infrastruktur fasilitas kesehatan, Infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, penataan pedestrian, dan irigasi.

Pendanaan pinjaman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) untuk penyediaan fasilitas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pemerintah daerah sebesar Rp10 triliun, dan juga dari PT SMI (persero) sebesar Rp5 triliun. Selain itu, juga berasal dari penerbitan surat utang negara (SUN) yang langsung dibeli Bank Indonesia (BI) dengan beban ditanggung sepenuhnya oleh BI.

"Selain dari APBN Rp10 triliun, pinjaman daerah ini dananya berasal dari surat utang pemerintah yang dibeli langsung BI dengan beban suku bunga ke pemerintah 0%. Ini yang akan kami langsung berikan ke pemda," ujarnya.

Pinjaman PEN daerah tersebut akan dikelola Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. 

Sebagai bentuk dukungan atas inisiatif tersebut, pemerintah akan memberikan subsidi bunga atas pinjaman daerah yang diberikan PT SMI (Persero). Hal ini dilakukan agar pemberian pinjaman PEN daerah dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, dengan tetap menjaga prinsip good governance pelaksanaan pinjaman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dukungan pinjaman ke pemprov tersebut, untuk mendukung perekonomian daerah yang kehilangan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang sangat dalam selama pandemi.

"Penurunan PAD sebagai dampak yang dialami pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Jabar tentunya membutuhkan peran pemerintah pusat. Dan tentu selanjutnya PT SMI sudah bisa memberikan bantuan itu," ujar Airlangga.

Dia menyebutkan Provinsi DKI Jakarta sendiri mengalami penurunan PAD mencapai Rp31,13 triliun dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4,21 triliun.