APBN surplus Rp103,1 triliun per April 2022

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir April 2022 dalam posisi surplus sebesar Rp103,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara telah mencapai Rp853,6 triliun, sedangkan belanja negara tercatat Rp750,5 triliun.

"APBN kita sampai akhir April masih surplus di Rp103,1 triliun, bandingkan tahun lalu yang defisit Rp138,2 triliun. Ini baliknya sangat cepat sekali," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Mei 2022 secara virtual, Senin (23/5).

Sri Mulyani merinci pendapatan negara pada April 2022 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp676,1 triliun atau tumbuh 49,1% dibandingkan April 2021 yang sebesar Rp453,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp177,4 triliun.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak mencapai Rp567,7 triliun yang naik 51,5% dari periode yang sama tahun lalu serta kepabeanan dan cuka Rp108,4 triliun yang juga naik 37,7%. 

"Kalau dilihat, semua komponen pendapatan negara mengalami kenaikan dan pertumbuhan," kata dia.

Sementara itu belanja negara yang mencapai Rp750,5 triliun tersebut terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan terutama untuk pemberian gaji dan tunjangan, hingga pendanaan operasional K/L.

Kemudian, belanja non-K/L, sebesar Rp254,4 triliun. Alokasi
ini didukung terutama untuk penyaluran subsidi energi, pembayaran pensiun termasuk tunjangan hari raya (THR), serta jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN).

Belanja negara juga dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDN) senilai Rp242,4 triliun. Utamanya didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang baik dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler 2022 tahap I.

"Untuk pembiayaan investasi telah terealisasi Rp17 triliun sampai 20 Mei 2022, karena kami sudah menyalurkan untuk LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) Rp10 triliun, untuk pembelian lahan infrastruktur nasional dan program perumahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Rp6 triliun, serta LDKP (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional) Rp1 triliun," ujarnya.