sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengamat: Pajak mobil 0 persen tidak tepat sasaran

Pemerintah merelaksasi pajak PPnBM kendaraan bermotor baru di bawah 1.500 cc dengan dalih menggenjot industri otomotif tanah air.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Minggu, 21 Feb 2021 15:36 WIB
Pengamat: Pajak mobil 0 persen tidak tepat sasaran
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.263.299
Dirawat 160.142
Meninggal 34.152
Sembuh 1.069.005

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas, menyebutkan, kebijakan pemerintah merelaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc tidak tepat sasaran.

Pasalnya, hanya masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki tabungan di tengah pandemi Covid-19. Kelompok tersebut pun bukan pangsa pasar kendaraan murah berkapasitas silinder 1.500 cc ke bawah.

"Kebijakan ini tidak tepat sasaran meskipun suara mayoritas penduduk mendukung karena yang saat ini memiliki uang adalah kalangan menengah atas. Sementara yang menengah atas ini mobilnya di atas 1.500 cc," katanya dalam webinar, Minggu (21/2). 

Selain tidak tepat sasaran, menurutnya, kebijakan tersebut juga akan menambah tingkat kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Dengan demikian,  memperparah polusi udara dan suara serta pemborosan energi.

Sponsored

"Pasti kemacetan meningkat, pemborosan BBM, dan polusi. ,Jadi kebijakan untuk menghemat energi saat ini otomatis diterobos," jelasnya.

Seharusnya, bagi Darmaningtyas, kebijakan itu diarahkan kepada pemberian relaksasi untuk transportasi massal, utamanya angkutan pedesaan alih-alih kendaraan pribadi. Pasalnya, jumlah transportasi di pedesaan minim dan membuat distribusi terganggu, sehingga menghambat proses peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.

"Relaksasi PPnBM ini harusnya untuk angkutan umum massal atau pedesaan untuk distribusi mereka. Kita harap angkutan umum ke depan lebih aman, nyaman, selamat," tuturnya.

Berita Lainnya

Update Cyberpunk 2077 tertunda lagi

Kamis, 25 Feb 2021 16:34 WIB

Pemerintah jaga pasokan vaksin

Kamis, 25 Feb 2021 02:32 WIB

Pemerintah berupaya jaga pasokan vaksin

Kamis, 25 Feb 2021 02:39 WIB