Pengamat sebut hilirisasi mineral mesti diterapkan

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, menanggapi kebijakan pemerintah yang kembali menekankan komitmennya untuk menghentikan ekspor bahan mentah secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Bahan mentah yang akan dihentikan ekspornya adalah bauksit, tembaga, timah, dan emas.

Menurut Fahmy Radhi, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ekspor bahan mentah pertambangan sangat tepat dan strategis. Hal itu sebagai langkah hilirisasi mineral.

“Alasan pertama, nilai tambah bahan mentah hasil tambang sangat rendah. Kedua, saatnya Indonesia melakukan hirisasi dan pengolahan untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Ketiga, hasil pengolahan tersebut, bisa digunakan sebagai bahan baku utama industri, dengan menciptakan keterkaitan industri di dalam negeri," imbuh Fahmy Radhi kepada Alinea.id, Rabu (2/2).

Dengan membatasi, maka pasokan bahan baku di Indonesia akan terpenuhi. Contohnya dalam industri yang sedang dicanangkan yaitu bahan baku mobil listrik.

“Nikel diolah menjadi bahan baku utama industri baterai. Lalu baterai menjadi komponen utama mobil listrik," pungkasnya.

Saat ditanya persoalan dampak kepada para pengusaha bahan-bahan tersebut. Ia mengatakan, kemungkinan kerugiannya hanya dalam jangka pendek dan tidak akan berlangsung lama.

“Jangka pendek pendapatan pengusaha akan menurun. Namun, jangka panjang ekspor hasil hilirisasi akan meningkat," kata Fahmy.

Sementara pengamat sekaligus ahli ekonomi energi jebolan ITB, Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan, kebijakan itu untuk mendukung industrialisasi di Tanah Air. Makanya, hilirisasi mineral mesti diterapkan.

“Kebijakan yang diambil tepat sebagai mendukung industrilalisasi. Oleh karena itu hilirisasi mineral harus diterapkan. Agar mineral bahan baku yangg kita punya bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan lebih menggerakkan perekonomian nasional," jelas Pri Agung.

Dengan adanya kebijakan seperti itu dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Di mana multiplier effect dari hilirisasi mineral pasti signifikan untuk ekonomi nasional. Apalagi nanti ketika industrialisasinya kemudian sudah jadi dan berjalan.

Seperti diketahui, pemerintah sudah melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020, dan hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. 

“Tidak hanya nikel saja saya setop. Tahun ini mungkin setop lagi bauksit, tahun depan tembaga, tahun depan timah, tahun depan emas, tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah,” ujar Presiden Jokowi, Sabtu (29/1).