Presiden ajak ekonom berpikir ala Abu Nawas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih tumbuh positif di tengah ketidakstabilan kondisi global pascapandemi. Hal itu tidak terlepas dari keputusannya menolak lockdown saat pandemi Covid-19 terjadi.

“Kita beruntung saat itu Indonesia tidak lockdown. Mungkin 70 negara semuanya lockdown, di kabinet sendiri 80% minta lockdown. Saya enggak bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown, mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari 17%,” kata Jokowi dalam pidatonya di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia Tahun 2022, Rabu (7/9).

Ia mengatakan, adanya pandemi Covid-19 menjadi bahan pembelajaran Indonesia dalam menghadapi permasalahan besar. Saat itu diketahui seluruh pihak baik dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah, dan tingkat RT bekerja sama menghadapi pandemi. Bahkan berbagai organisasi masyarakat, TNI, dan Polri ikut terlibat.

Usai pandemi berlalu, saat ini dunia dihadapi efek domino yang masih berlanjut, juga adanya perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. Untuk menangani permasalahan global ini, Jokowi pun meminta agar seluruh pihak bisa kembali bekerja sama menghadapinya seperti saat pandemi. Meskipun menurutnya, akan ada perubahan lanskap politik dan ekonomi, sehingga diperlukan pengambilan kebijakan yang berbeda dari biasanya untuk mengatasi berbagai krisis tersebut.

“Saya titip pada para ekonom, jangan menggunakan pakem-pakem yang ada, jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal, sangat tidak normal,” tuturnya.

Jokowi meminta agar para ekonom bisa memiliki pemikiran yang tidak biasa untuk menghadapi situasi tidak biasa seperti ini.

“Dibutuhkan pemikiran yang Abu Nawas, yang kancil-kancil gitu, agak melompat-lompat. Tapi memang, memang harus seperti itu,” ujar Jokowi.

Dalam menangani serangkaian krisis di atas yang sudah mempengaruhi perekonomian Indonesia sekarang, Jokowi mengimbau agar pembahasan tidak hanya berfokus pada hal makro atau mikro saja, tetapi keduanya. Instrumen fiskal dan moneter juga harus diperhatikan.

Salah satu bentuk kerja sama yang melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi risiko melonjaknya inflasi karena peralihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan sosial (bansos), yaitu subsidi transportasi yang berasal dari 2% anggaran dana transfer umum (DTU), baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil (DBH).

“2% dana alokasi umum (DAU) bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dengan cara tutup biaya transportasi dan distribusi dari yang ada di lapangan,” ujarnya.

Kebijakan subsidi transportasi ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Ini juga merupakan sinergi kebijakan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi juga menegaskan, pentingnya menjaga persatuan dan kerja sama dalam menghadapi situasi sulit saat ini.

“Yang paling penting menurut saya jaga persatuan, jaga kesatuan kita, bahu-membahu untuk negara ini. Itu saja,” ucap Jokowi.