Presiden umumkan asumsi makro 2021, begini rinciannya

Pemerintah telah merumuskan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 4,5%-5,5%.

Asumsi makro tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (14/8). Selain itu, inflasi juga ditargetkan berada di kisaran 3%, dan rupiah dipatok Rp14.600 per dolar AS.

"Asumsi indikator, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,5%-5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," katanya.

Selain itu, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun ditargetkan sekitar 7,29%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar pada US$45 per barel. Sedangkan defisit anggaran pada 2021 diperkirakan masih tetap tinggi di angka 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun.

"Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di 2020 yang sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun," ujarnya.

Sementara itu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting.

"Selain itu juga untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi," ucapnya.

Di sisi lain, anggaran pendidikan 2021 ditetapkan sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN, akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Pemerintah dalam APBN 2021 juga memasukan pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) untuk mendukung transformasi digital guna mewujudkan pelayanan publik yang efisien dengan anggaran sebesar Rp30,5 triliun. 

Secara rinci, pagu anggaran 2021 adalah untuk pembangunan infrastruktur pada 2021 sebesar Rp414 triliun, untuk ketahanan pangan sekitar Rp104,2 triliun, dukungan perlindungan sosial sebesar Rp419,3 triliun, dan dukungan pariwisata sekitar Rp14,4 triliun.

"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7%-9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2%-9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, penanganan kesehatan sekitar Rp25,4 triliun, perlindungan sosial sekitar Rp110,2 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda sekitar Rp136,7 triliun.

Kemudian, untuk dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, dan insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. Disampaikan pula, pada 2021, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dianggarkan sebesar Rp796,3 triliun. 

Adapun, untuk mendanai kegiatan pembangunan di 2021, akan didukung oleh sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun, yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp293,5 triliun.

Selain itu, pembiayaan investasi juga akan dilakukan pemerintah di 2021 dengan anggaran sekitar
Rp169,1 triliun.

"Pembiayaan defisit RAPBN 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah," tuturnya.