Program food estate dinilai gagal antisipasi krisis pangan

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), program lumbung pangan nasional (food estate) gagal mengantisipasi krisis pangan. Ia pun mendorong intensifikasi lahan pertanian rakyat.

"Food estate terbukti gagal. Maka, jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," ujarnya.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, peningkatan produktivitas pangan harus digerakkan secara masif. Karenanya, pemerintah perlu mengoordinasikan pengelolaan lahan-lahan perorangan.

"Produktivitas pangan ini betul-betul harus digerakkan secara masif bukan melalui food estate, tetapi melalui peningkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani. Pemilik-pemilik tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan dan pemerintah yang memimpin," tuturnya.

Lebih jauh, Cak Imin menyinggung keterbangan Indonesia terhadap impor pangan, seperti beras dan gandum. Sementara itu, 22 negara menyetop ekspor bahan pangan lantaran khawatir terjadi krisis dan kenaikan harga pangan dalam negeri.

"Kalau kita tidak bisa impor, kita makan dari mana kecuali kita berswasembada?" ucapnya, menyitir laman DPR.

Diketahui, sekalipun sempat turun, harga beras terus bergejolak sejak September lalu hingga kini. Pemerintah pun melakukan serangkaian upaya untuk stabilisasi harga, seperti operasi pasar hingga impor beras.