PSBB ketat ganggu industri manufaktur dan substitusi impor

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta pada 14 September mendatang bakal memengaruhi industri manufaktur secara keseluruhan.

"Kami sudah mendengar beberapa berita bahwa DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB, dan ini sedikit banyak akan kembali memengaruhi industri manufaktur yang ada di Indonesia," katanya dalam video conference, Kamis (10/9).

Dia khawatir jika langkah DKI Jakarta tersebut diikuti oleh provinsi lainnya di Indonesia dengan menerapkan PSBB serupa. Jika itu terjadi, lanjutnya, industri manufaktur akan semakin tertekan. 

"Apalagi nanti diikuti oleh provinsi lainnya di Indonesia yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri ini, kami khawatir akan mendapat tekanan," ujarnya.

Namun demikian, dia menambahkan, kesehatan masyarakat jauh lebih penting untuk dikedepankan. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah akan fokus dalam menanggulangi persoalan pandemi Covid-19 tersebut.

"Tapi perlu kami sampaikan bahwa bagi pemerintah kesehatan masyarakat itu suatu yg tidak bisa ditawari," ucapnya. 

Di sisi lain, pemberlakuan PSBB juga diprediksi akan membuat proses substitusi impor terhambat. Padahal, program ini sedang dikebut pemerintah untuk mendorong penguatan devisa negara, penguatan struktur industri, meningkatkan produktivitas nasional, dan mendorong penciptaan global value chain.

"Kalau PSBB diketatkan, pasti memengaruhi timeline dari program substitusi impor yang kami lakukan. Substitusi impor bukan gerakan anti impor, ini upaya kami untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri," tuturnya.

Agus menyampaikan, sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, rata-rata utilisasi atau pemanfaatan produk impor nasional mencapai 75%. Namun, pada April-Mei seiring penerapan PSBB, utilisasinya turun di kisaran 30%-35%.

"Per hari ini naik 53%-54% utilisasinya, dan kami dorong 60% pada 2020 utilisasi, pada 2021 kami dorong 75%, dan 2022 85%," tuturnya.