Realisasi belanja negara capai Rp1.368,4 triliun, dipicu percepatan vaksinasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi belanja negara hingga Juli 2021 telah mencapai Rp1.368,4 triliun atau 49,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp2.750 triliun.

Realisasi belanja tersebut tumbuh 9,3% dari periode yang sama tahun 2020 yang hanya sebesar Rp1.252,4 triliun.

"Secara overall dari total APBN, tetap belanja mendominasi perekonomian kita yang mendorong dan mendukung pemulihan meskipun konsumsi sudah mulai pulih, investasi pulih, dan ekspor pulih,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (25/8).

Realisasi belanja negara Rp1.368,4 triliun itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp549,2 triliun atau 53,2% dari pagu Rp1.032 triliun. Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp403,6 triliun atau 43,8% dari pagu Rp922,6 triliun.

Belanja K/L Rp549,2 triliun itu tumbuh 30,9% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp419,7 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya belanja modal Rp85,8 triliun yang tumbuh 83,3% secara tahunan (yoy) dengan manfaat seperti pembangunan proyek infrastruktur dasar atau konektivitas dan peralatan.

Selain itu, belanja K/L juga ditunjang oleh belanja barang Rp217,1 triliun atau tumbuh 78,8% dengan manfaat untuk vaksinasi, klaim perawatan dan bantuan produktif, serta berbagai program bantuan sosial alias bansos.

Untuk belanja non K/L realisasinya sebesar Rp403,6 triliun tumbuh 8% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp373,9 triliun.

Adapun, belanja non K/L tersebut digunakan untuk pembayaran gaji pensiunan, termasuk tunjangan hari raya (THR), subsidi energi dan pupuk, serta program Kartu Prakerja.

Selanjutnya, realisasi belanja juga berasal dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp415,5 triliun yang merupakan 52,2% dari pagu Rp795,5 triliun.

Rinciannya, transfer ke daerah Rp380,3 triliun atau 52,6% dari pagu Rp723,5 triliun dan dana desa Rp35,2 triliun atau 48,9% dari pagu Rp72 triliun.