Realisasi Program PEN tembus Rp172,35 triliun hingga 11 Mei

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan (KPCPEN), Airlangga Hartarto, menyatakan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp172,35 triliun hingga 11 Mei 2021. Nilainya sekitar 24% dari pagu anggaran.

"Realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24% dari pagu," ujarnya usai rapat terbatas bersama dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/5).

Realisasi tersebut mencakup bidang kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2% dari pagu, lalu program prioritas Rp21,8 triliun (Rp17,6%), dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun (21,7%), dan insentif usaha sebesar Rp26,83 triliun (47,2%).

Selain itu, realisasi perlindungan sosial Rp56,79 triliun (37,8%) dengan perincian Program Keluarga Harapan (PKH) 48,19%, kartu sembako 38,2%, bantuan sosial tunai 98,39%, dan BLT Desa sebesar 17,41%.

Airlangga menambahkan, ekonomi di sejumlah daerah juga membaik. Sebanyak 10 provinsi tercatat tumbuh positif, yakni Riau (0,41%), Papua (14,28%), Sulawesi Tengah (6,26%), DI Yogyakarta (6,14%), Sulawesi Utara (1,87%), Sulawesi Tenggara (0,06%), Nusa Tenggara Timur (0,12%), Papua Barat (1,47%), Kepulauan Bangka Belitung (0,97%), dan Maluku Utara (13,45%).

"Sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71%," jelasnya, melansir situs web Sekretariat Kabinet.

Pertumbuhan tersebut, menurutnya, didorong sejumlah sektor. Bidang pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan kesehatan, misalnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu melanjutkan, pelarangan mudik mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi. Ini merujuk data Bank Indonesia (BI) tentang peredaran uang.

"Dilaporkan oleh Bank Indonesia, bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5%," paparnya. "Khusus Jabodetabek, BI mencatat, penarikan dana tunai naik 61% atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional."