SKK Migas dan pengusaha sepakat pakai baja lokal demi efisiensi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) telah menandatangani nota kesepahaman terkait peningkatan penggunaan produk besi dan baja dalam negeri.

Kebijakan penggunaan dan keberpihakan pada produk dalam negeri telah diatur dalam pedoman pengadaan di industri hulu migas (PTK007), meskipun terdapat beberapa kendala di tahapan implementasi, terutama untuk produk pipa penyalur migas dan produk besi serta baja.

“Menjadi tantangan tersendiri bagi SKK Migas untuk mencari terobosan-terobosan demi meningkatkan efisiensi rantai suplai. Tujuan akhirnya demi menurunkan cost recovery. Bagaimana pun, tugas kita adalah menyeimbangkan sisi hukum dan bisnis," kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, di Jakarta Selatan, Jumat (9/11).

Di sisi lain Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Tunggal, menyampaikan SKK Migas sudah mulai meninggalkan cara tradisional dalam memperoleh sumber-sumber pengadaan. Sampai saat ini telah banyak sinergi yang dilakukan dengan pelaku bisnis khususnya untuk komoditas-komoditas terbesar dalam pengeluaran biaya pada kegiatan usaha hulu migas.

"Dengan adanya kekompakan dari para pengusaha besi dan baja dalam wadah IISIA, kami optimis, sinergi yang dilandasi trust dan win-win solution dapat membuat industri migas dan industri besi atau baja di Indonesia dapat maju bersama," ungkap Tunggal.

Adapun beberapa poin penting dalam MoU tersebut adalah mengenai mekanisme penetapan harga wajar produksi dalam negeri serta adanya bantuan teknis dari IISIA kepada SKK Migas.

“Bantuan teknis ini penting mengingat saat ini SKK Migas sedang menghadapi proyek-proyek hulu migas ke depan agar penggunaan produk dalam negeri lebih optimal,” tutur Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas, Erwin Suryadi.

Ajakan kolaborasi tersebut ditanggapi positif oleh Ketua IISIA, Silmy Karim, yang turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut. Dengan terjalinnya sinkronisasi antara pemerintah, pengguna, dan produsen, diharapkan bisa menyikapi kebutuhan proyek-proyek di hulu migas, maka efektivitas dan efesiensi di dalam rantai suplai baja dan pipa tercapai.

“Dengan demikian, pada akhirnya negara dan pengusaha akan memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan masing-masing,” ujarnya.