SMRC: 53% responden tolak investor asing

Sebanyak 54% responden dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menolak dengan opini kehadiran investor asing berefek positif bagi perbaikan ekonomi. Yang berpendapat sebaliknya hanya 37%.

Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, menyatakan, perbedaan pandangan tersebut tecermin dari tingkat pendidikan responden. Domisili dan pendapatan pun memengaruhi pendapat publik.

"Mereka yang berpendidikan lebih tinggi dan berpendapatan lebih tinggi serta tinggal di perkotaan, cenderung menganggap lebih positif kehadiran investasi asing bagi ekonomi Indonesia dibandingkan mereka yang pendidikan dan pendapatannya lebih rendah serta tinggal di pedesaan," ujarnya saat mempresentasikan hasil survei secara daring, Minggu (9/8).

Dirinya lantas memaparkan pandangan warga Jakarta dan Banten dengan wilayah lainnya terkait investasi. "Sekitar 42% warga kota menganggap investasi asing membawa pengaruh positif, sementara hanya 32% warga pedesaan setuju dengan pendapat itu," lanjutnya.

Di DKI Jakarta dan Banten, 51% warga beranggapan investasi asing membawa pengaruh positif. Persentase pandangan ini hanya 45% di Jawa Barat. Nilainya kian rendah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kisaran 30%-35%.

Dari tingkat pendidikan, sebanyak 34% responden berpendidikan SD menilai investasi asing berdampak positif. Nilainya 10% lebih besar bagi kelompok berlatar belakang perguruan tinggi.

Selanjutnya, hanya 34% warga berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan yang beranggapan investasi asing membawa perbaikan ekonomi. Sedangkan untuk kelompok berpenghasilan di atas Rp4 juta per bulan mencapai 41%.

Berdasarkan profesi, sebesar 46% kelompok guru, pegawai, dan profesional meyakini investasi asing memperbaiki ekonomi. Sedangkan kalangan pengangguran atau pencari pekerjaan yang meyakini demikian hanya 13%.

Hasil survei ini, klaim Saidiman, menunjukkan banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah terkait investasi. Tingginya sentimen negatif tersebut diyakini takkan bisa diubah melalui keberadaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipker).

"Sentimen positif publik terhadap investasi tentu diharapkan ikut membantu menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Indonesia. Survei SMRC menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk membangun sikap positif tersebut," tuturnya.