Sri Mulyani: Pelebaran defisit anggaran tak ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus memantau perkembangan yang terjadi agar defisit anggaran yang telah ditetapkan sebesar 6,34% atau Rp1.039,2 triliun di tahun ini sesuai dalam dalam Perpres 72/2020 tak kembali melebar.

Dia menjelaskan, pelebaran defisit bukan sesuatu yang ilegal di kondisi saat ini. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 telah memperbolehkan defisit anggaran di atas 3% sesuai dengan kebutuhan belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, tak seperti sebelumnya yang memiliki batas maksimal yakni 3%.

"Kami akan terus memonitor hingga akhir tahun ini, dengan UU tersebut tidak ada batasan dan bukan perbuatan ilegal bila defisit berada di atas 3%," katanya dalam video conference, Rabu (19/8).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran semester I-2020 mencapai Rp257,8 triliun atau setara 1,57% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran pada semester I-2020 tersebut didorong oleh meningkatnya belanja untuk penanganan Covid-19. Sementara di sisi lain, pendapatan negara berkurang.

Menurut Sri, pelebaran defisit anggaran dibenarkan selama digunakan untuk memberikan stimulus fiskal bagi berbagai sektor usaha agar dapat bertahan di kondisi sulit ini. 

"Kalau penerimaan turun karena perekonomian tertekan, itu adalah alarm bagi kita. Tapi kalau penerimaan turun karena kita membuat kebijakan stimulus fiskal, itu tidak masalah. Jadi indikatornya sama, tapi ada hal yang membedakannya," ujarnya.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan otoritas terkait akan terus mencari cara untuk keluar dari persoalan ekonomi ini. Pemerintah akan melakukan berbagai langkah agar dapat menyeimbangkan belanja dan penerimaan negara. 

"Bukan berarti kami nyaman dengan keadaan melebarnya defisit, kami memikirkan apa solusinya, bagaimana mengatasinya? Saya meminta semua jajaran saya setiap minggu untuk melihat secara mendetail bagaimana keadaannya?" ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut tugas pemerintah yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh anggaran belanja termasuk anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun dapat direalisasikan dengan tepat dan cepat.

"Kami melakukan hal yang terbaik, merangkul semua lembaga perbankan dan nonperbankan, semua saluran digunakan pemerintah untuk menjangkau sebanyak mungkin usaha mikro agar mereka bisa menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah," tuturnya.