Pemerintah rencanakan utang Rp359 triliun pada 2019

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pembiayaan utang untuk tahun 2019 sebesar Rp359,12 triliun. Angka tersebut menurun tipis dibandingkan dengan usulan dalam nota keuangan sebesar Rp359,27 triliun. 

Turunnya utang tersebut karena sebelumnya pemerintah dalam nota keuangan Agustus 2018 mengasumsikan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Namun belakangan pemerintah dan Banggar mengubah asumsi kurs menjadi Rp14.500 per dolar AS. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan arah kebijakan pembiayaan 2019 masih dalam batas yang aman.

"Risiko utang tetap dalam batas managable di bawah 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun PDB meningkat tapi persentasenya kami tetap jaga 30%," kata Suahasil dalam rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, (21/9).

Secara rinci, pembiayaan tersebut berasal dari instrumen surat utang dan pinjaman. Surat Berharga Negara (SBN) ditargetkan sebesar Rp386,21 triliun atau tidak berubah dibandingkan nota keuangan. Kemudian pinjaman sebesar minus Rp27,09 triliun dibandingkan dalam nota keuangan sebesar minus Rp26,934 triliun.

Pembiayaan utang terus mengalami tren penurunan sejak tahun lalu. Pada 2017, pembiayaan utang sebesar Rp429,1 triliun. Kemudian, pada 2018 utang mengalami penurunan menjadi Rp387,4 triliun. Sementara pada 2019 ditargetkan sebesar Rp359,3 triliun.

Penurunan pembiayaan ini sejalan dengan turunnya target penerbitan SBN neto. Pada 2017, SBN neto mencapai Rp441,8 triliun. Sementara itu, outlook 2018 mencapai Rp388 triliun. Pada 2019 sebesar Rp386,2 triliun.

Di sisi lain, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengalami tren peningkatan. Pada 2017 peneritan SBSN mencapai Rp16,8 triliun. Tahun ini, penerbitan SBSN direncanakan sebesar Rp22,5 triliun. Adapun pada RAPBN 2019, SBSN mencapai Rp28,4 triliun. 

"Ini meningkat karena kami mau melakukan pendalaman pasar keuangan dari produk SBSN," ujar dia.

Dengan adanya perubahan kurs, defisit anggaran tidak mengalami perubahan, yaitu 1,84% dari PDB.