Wacana ASN kerja dari rumah, ide brilian?

Pemerintah mewacanakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dari rumah, tanpa perlu ke kantor.

Hal itu merupakan prinsip fleksibilitas bekerja di era digital. Terutama dalam penerapan birokrasi 4.0, fleksibilitas kerja menjadi salah satu hal yang didorong pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

Dosen Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino berpendapat bahwa gagasan mengenai ASN yang kedepannya dapat bekerja di rumah merupakan ide brilian.

Akan tetapi, dia memberikan catatan bahwa tidak semua pekerjaan ASN dapat dikerjakan di rumah. Hal ini tidak lepas bahwa memang ada beberapa pekerjaan ASN yang harus dilakukan secara tatap muka.

Menurutnya, ketidakmenyeluruhnya pekerjaan ASN yang dapat dikerjakan di rumah juga perlu disosialisasikan agar para ASN memahami kondisi tersebut. Sehingga, ASN tidak selalu berpikir bahwa semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah.

"Saya sebagai ASN (dosen), misalkan itu tugas dan fungsi utamanya adalah mengajar dan aplikasi dari pengajaran itu biasanya tatap muka," ujarnya saat berbincang dengan Alinea.id, Senin (12/8).

Kendati demikian, berkaitan dengan profesinya sebagai dosen, dia turut memberikan contoh mengenasi profesinya yang sudah ada dilakukan tanpa tatap muka.

Pernyataannya itu turut disertai dengan mencontohkan sistem mengajar Universitas Terbuka (UT) yang memang sudah berbasis internet. Sehingga, sistem itu memungkinkan para mahasiswa/i melakukan proses belajar tanpa tatap muka dengan dosen.

"Ini salah satu bentuk untuk mengurai kendala jarak, kendala biaya dan macam sebagainya, karena juga kawan-kawan di UT itu mahasiswanya ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong, Dubai, Singapura, (atau) Malaysia. Maka dari itu untuk mempermudah mereka dan kemudian membantu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan lebih tinggi dari pendidikan dasarnya itu relatif terakomodasi," katanya.

Pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan tanpa harus berangkat ke kantor adalah mereka yang bekerja untuk pariwisata. Hal itu karena untuk melakukan promosi wisata Indonesia ke mancanegara atau potensi wisata daerah-daerah ASN tinggal, mereka tidak harus melakukannya di kantor.

"Tetapi mereka juga bisa sambil berdiskusi dengan aktivis pariwisata, misalkan di cafe, di rumah mereka, atau (langsung) di tempat-tempat pariwisata, di lapangan. Sehingga mereka bisa menyelesaikan itu (pekerjaan) di tempat di mana mereka merasa nyaman," ujarnya.

Mengenai gagasan ASN bekerja di rumah, Leo juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, banyak orang beranggapan konsep smart city akan terimplementasikan di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

"Karena Indonesia dianggap sebagai anggota G20 yang kemudian juga mulai bergerak ke industri smart city sehingga salah satu instrumen yang kemudian harus dilengkapi adalah smart government, dengan cara melatih smart citizen supaya apa? Supaya smart city itu teraplikasi," jelasnya.

Tidak bisa secara serentak

Meski demikian, dalam penerapannya, Leo berpendapat memang tidak bisa secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, kota-kota besar, seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Bandung adalah kota yang memungkinkan untuk menerapkan gagasan sebagian ASN bekerja di rumah.

Hal itu lantaran masyarakat yang tinggal di kota-kota besar sudah terbiasa bersinggungan dengan teknologi, sehingga memudahkan dalam proses sosialisasi. 

Sementara itu, untuk daerah yang belum bisa menerapkan kebijakan tersebut, selain karena teknologi yang belum memadai, masyarakat Indonesia juga masih banyak yang merasa perlu bertatap muka. Sehingga, untuk proses sosialisasi dibutuhkan waktu yang lama.

"Yang harus diimplementasikan itu adalah di kota-kota besar dan kota-kota yang kemudian dianggap sudah bisa menerima konsep smart government. Kenapa demikian? Karena di daerah-daerah, mohon maaf, seperti Papua, juga mungkin Maluku, sebagian Kalimantan, sebagian Sumatera, konsep yang begini (tanpa tatap muka) mungkin belum bisa diterima karena secara sosiologis mereka masih butuh tatap muka, mereka masih butuh pelayanan yang kemudian dilayani secara hati-hati, secara teliti, secara intensif kepada mereka," katanya.

Dia menambahkan, karena tidak sedikit masyarakat Indonesia yang secara sosiologis merasa butuh tatap muka, maka perubahan prilaku dari tatap muka menjadi tidak tatap muka harus dikawal dengan baik.

"Maka perubahan prilaku harus dikawal secara baik karena jangan sampai mereka (masyarakat yang belum terbiasa tidak tatap muka) menganggap para ASN ini tidak mau melayani mereka. Dan ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan kota/kabupaten atau pemerintahan pusat di Jakarta," pungkasnya.