sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wakil Ketua DPRD Jatim: Logistik di Kepulauan Madura menipis

Pemprov dan pemkab harus memperbolehkan pelayaran perintis kepulauan yang membawa logistik. 

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Kamis, 30 Apr 2020 14:07 WIB
Wakil Ketua DPRD Jatim: Logistik di Kepulauan Madura menipis
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 75699
Dirawat 36455
Meninggal 3607
Sembuh 35638

Di tengah pandemi Covid-19 karena keterbatasan moda transportasi laut membuat stok logistik di beberapa Kepulauan Madura mulai menipis. 

Untuk itu, DPRD Jawa Timur mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim tidak membatasi distribusi logistik ke Kepulauan Madura. Meskipun, beberapa wilayah ada yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar, mengatakan, menipisnya logistik diketahui dirinya, setelah sejumlah masyarakat di Madura mengeluhkan penipisan logistik, khususnya pada beras.

"Kami menerima keluhan di masyarakat tentang adanya potensi krisis beras," ungkap Iskandar, dikonfirmasi, Kamis (29/4).

Politisi asal Partai Demokrat itu meminta, agar ketersediaan logistik di daerah Kepulauan Madura harus dapat dijamin. Untuk itulah pemprov dan pemkab setempat harus memperbolehkan pelayaran perintis kepulauan yang membawa logistik. 

"Kami meminta penyeberangan kapal perintis untuk wilayah kepulauan di Jawa Timur yang khusus membawa logistik tetap berlayar," kata Iskandar.

Ketersediaan logistik di daerah akan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Masyarakat akan mematuhi himbauan pemerintah yakni, tetap di rumah dan menjaga physical distancing

Iskandar menilai tugas satgas penanganan covid-19 sudah bagus. DPRD Jatim memberikan dukungan penuh agar pandemi di Jawa Timur ini segera berakhir. Begitu juga halnya kinerja pemerintah yang telah menyusun data penerima bantuan sosial akibat covid-19 dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat dan daerah. 

Sponsored

Iskandar memahami pendataan penerima  bantuan harus menunggu pusat dan berkoordinasi dengan pemda. Hal ini agar bantuan ini tidak double accounts (ganda) dan bisa merata kepada yang masyarakat yang membutuhkannya.

"Kami memahami bahwa gerak pemprov juga tak mudah," tuturnya. 

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, menegaskan menjamin pelayaran perintis yang membawa logistik untuk kepulauan tetap berlayar. Hal ini terangkum dari hasil refocusing dan realokasi anggaran Pemrov Jatim. 

Menurut Ketua Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur ini, hal ini telah berseiring dengan visi misi Pemprov Jatim, Nawa Bhakti Satya. Di antaranya, program Jatim Akses. Ia menilai masyarakat kepulauan kondisi ekonomi cukup sulit sehingga perlu pelayaran perintis

"Pemprov Jatim memutuskan bahwa pelayaran perintis tetap dilanjutkan mengingat pentingnya kelancaran logistik," pungkasnya.

Berita Lainnya