Wow! Utang BUMN meroket tembus Rp2.394 triliun

Total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir 2018 meroket mencapai Rp2.394 triliun. Utang perusahaan BUMN tersebut naik 47,5% dibandingkan dengan tahun 2017 senilai Rp1.623 triliun.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, total utang tersebut bertambah Rp771 triliun dalam setahun. Kenaikan utang perusahaan BUMN disebut untuk menggenjot investasi dan pengembangan usaha.

"Ya namanya proyek investasi kan ada porsi ekuitas dan utang," ujarnya seusai acara Rapat Koordinasi BUMN di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (28/2).

Berdasarkan data yang dihimpun, utang BUMN pada 2017 mencapai Rp1.623 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp2.394 triliun pada 2018.

Menurut Imam, kenaikan porsi utang tersebut dinilai wajar karena perusahaan akan tumbuh dan berkembang besar dengan investasi itu. Ia juga menyebut BUMN memiliki kemampuan bayar yang mumpuni atas utang-utang tersebut. 

"Pendapatannya ada berapa ribu triliun, kemampuan bayarnya kan dari pendapatan," tuturnya.

Sepanjang 2018, total aset BUMN mencapai Rp8.092 triliun, naik dari capaian 2017 sebesar Rp7.210 triliun.

Total ekuitas BUMN juga meningkat dari Rp2.380 triliun pada 2017 menjadi Rp2.479 triliun pada 2018.

Laba BUMN juga tercatat meningkat tipis dari Rp186 triliun pada 2017 menjadi Rp188 triliun pada 2018.

Sedangkan total belanja modal BUMN juga meningkat dari Rp268 triliun untuk infrastruktur pada 2017 menjadi Rp379 triliun pada 2018. Sedangkan total belanja modal BUMN non infrastruktur juga naik dari Rp47 triliun pada 2017 menjadi Rp108 triliun pada 2018.

Sementara itu, kontribusi BUMN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pajak, dividen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat dari Rp354 triliun pada 2017 menjadi Rp422 triliun.

Holding BUMN

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno meyakini dengan pembentukan BUMN holding atau holdingisasi maka efisiensi bisa terjadi dan penguatan keuangan akan jadi lebih baik.

"Dengan holdingisasi ini, kita meyakini efisiensi bisa terjadi, penguatan di keuangan juga akan lebih baik dan bisa memotong berbagai macam duplikasi yang sekarang ada," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Menteri BUMN menjelaskan bahwa ke depannya, BUMN harus menyadari kompetisi akan semakin berat, maka dari itu sinergi antar BUMN harus lebih ditingkatkan serta holdingisasi harus betul-betul terbentuk.

Sebelumnya Menteri Rini mengungkapkan bahwa tujuan digelarnya rapat koordinasi BUMN tahun 2019 adalah memberikan gambaran bahwa selama empat tahun ini, pihaknya sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dukungan tersebut dalam bentuk tambahan modal kepada BUMN sehingga banyak bisa melakukan investasi dan merealisasikan program-program pemerintah, terutama yang menyangkut konektivitas apakah itu konektivitas darat sehubungan dengan jalan tol, reaktivasi jalur kereta api, perbaikan stasiun kereta, kemudian penambahan Bandara, landasan pesawat sehingga sekarang seperti bandara.

Selain itu, Menteri BUMN juga menyampaikan pembangunan infrastruktur yang didorong BUMN sebagaimana ditekankan oleh pemerintah selama ini dalam rangka untuk membuat Indonesia menjadi negara industrialisasi 4.0.

Menteri BUMN menjelaskan bahwa tujuan menjadi negara industrialisasi 4.0 ini bisa tercapai kalau semua sarana infrastrukturnya sudah siap.

Tujuan menjadi negara industrialisasi 4.0, menurut Menteri BUMN, merupakan program pemerintah di mana Indonesia dalam waktu mendatang harus menjadi negara industrialisasi yang siap menyongsong revolusi industri 4.0.

Hari ini, Kementerian BUMN menggelar rapat koordinasi di Jakarta yang dihadiri sekitar 154 BUMN dari berbagai bidang dan lini bisnis usaha. (Ant).

#SobatBUMN yuk cari tahu soal sejarahnya PTPN Group, yang tampak dalam grafik berikut.

Sejarah dimulai sejak ahun 1958, hingga pemerintah membentuk holding perkebunan. Pemerintah menunjuk PT. Perkebunan Nusantara III sebagai induk holding BUMN Perkebunan. @holding_ptpn pic.twitter.com/nRC5T2IFkT — Kementerian BUMN (@KemenBUMN) February 27, 2019