Evaluasi kinerja OPD, Bupati Kukar: Pejabat tidak mampu bekerja akan diganti

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya melakukan perubahan pola pikir, pola kerja dan budaya kerja melalui evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daeah (OPD). Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan pihaknya akan mengganti jajaran tinggi pratama yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

"Jajaran tinggi pratama yang tak mampu bekerja jangan salahkan bila diganti, siap-siap digantikan oleh junior-junior di bawahnya, kerena bila dibuka seleksi antusias para junior untuk mengikuti sangat tinggi dan ini memandakan para junior sudah termotivasi untuk membangun karier," tegasnya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pemkab Kukar, Senin (18/4).

Edi mengatakan evaluasi kinerja ini akan terus dilakukan terhadap pelaksanaan jabatan, capaian kinerja dan implementasi perjanjian kinerja di masing-masing OPD. Sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan Pemkab Kukar dalam rangka percepatan pembangunan dan juga pembinaan dan pengembangan ASN. Penilaian itu diharapkan bisa menjadi penyemangat dan pemicu kinerja bagi OPD.

"Jangan sampai teman-teman yang sudah diberikan amanat untuk menjabat tidak memaksimalkannya dengan baik, aturannya sudah jelas harus mengerti dan paham apa yang diamanatkan,” imbuhnya.

Menurut Edi, penilaian atau capaian kinerja perangkat daerah perlu dilakukan sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja ASN sesuai Permenpan-RB No. 8/2021. Sehingga hal tersebut bisa menjadi perhatian bagi OPD. Ia optimis hasil yang terlihat pada evaluasi kali ini, bisa diperbaiki kedepanya dan bisa melakukan perubahan di Pemkab Kukar.