DPRD Kaltim minta Pemprov penuhi kebutuhan listrik di 199 desa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera memenuhi kebutuhan listrik di 199 desa usai ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan pada awal Juni 2022. DPRD Kaltim menyoroti adanya 199 desa yang belum teraliri listrik PLN.

Merespons permintaan DPRD Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menegaskan, dari 199 desa yang ada, tidak sepenuhnya tanpa listrik. Ia menjelaskan, kebanyakan desa memanfaatkan listrik desa.

“Sebanyak 199 lokasi desa belum teraliri listrik PLN sebenarnya sudah teraliri, namun kebanyakan masih memanfaatkan listrik desa,” tegas Hadi, Selasa (14/6).

Hadi mengatakan, pihaknya sudah mendorong PLN segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan listrik ke desa-desa. Menurutnya, PLN sedang berusaha melakukan percepatan pembangunan distribusi jaringan agar seluruh desa bisa teraliri listrik.

“Masih diupayakan untuk segera bisa mendapat pelayanan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan, Pemprov Kaltim juga berupaya menyalurkan listrik melalui pembangunan PLTS komunal khusus di desa-desa daerah terdalam.

“Lokasi yang jauh dari jangkauan jaringan PLN untuk penyediaan listrik akan dipenuhi melalui PLTS komunal,” pungkasnya.