Siapkan BLT Rp82 miliar, Pemprov Kaltim bantu perekonomian warga miskin ekstrem
BLT disalurkan kepada 22.916 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk data kemiskinan ekstrem program PPKE.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan anggaran sebesar Rp82,5 miliar untuk membantu perekonomian masyarakat kurang mampu dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT disalurkan kepada 22.916 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk data kemiskinan ekstrem program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
“Total penerima BLT 22.916 KPM. Mereka masuk data kemiskinan ekstrem berdasarkan data yang telah diverifikasi melalui program PPKE,” kata Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Aswanda, dilansir dari kaltimprov.go.id, Senin (29/5).
Aswanda menerangkan, anggaran BLT tersebut diambil dari Dana Desa Provinsi Kaltim tahun 2023 sebesar Rp 777,27 miliar. Dana Desa ini diperuntukan bagi 841 desa di 83 kecamatan pada tujuh kabupaten di Provinsi Kaltim.
Adapun rincian dari BLT sebesar Rp82,5 miliar disalurkan untuk Kabupaten Paser senilai Rp3,7 miliar bagi 1.024 KPM dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 8.973 KPM dengan BLT sebesarRp 32,3 miliar.
Kemudian untuk 1.251 KPM di Kabupaten Berau dengan nilai Rp4,5 miliar, 5.268 KPM di Kabupaten Kutai Barat dengan nilai Rp18,96 miliar dan untuk 4.358 KPM di Kutai Timur dengan nilai Rp15,68 miliar. Sedangkan untuk Mahakam Ulu terdapat 2.042 KPM dengan nilai Rp7,35 miliar.
“Sementara untuk Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaporkan rincian dana BLT di wilayah itu,” jelasnya.
Aswanda melanjutkan, KPM yang menerima BLT memiliki enam kriteria, yakni kriteria miskin ekstrem desil/kelompok 1 ada 4.683 KPM, miskin ekstrem desil 2-4 terdapat 9.574 KPM, keluarga yang kehilangan mata pencaharian sebanyak 1.499 KPM.
Keluarga yang memiliki anggota keluarga penyakit kronis atau penyakit akut atau difabel sebanyak 1.084 KPM, keluarga yang tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.014 KPM, dan rumah tangga tunggal dengan penghuni lanjut usia sebanyak 2.090 KPM.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB
Euforia tanggal kembar: Bertabur diskon dan bebas ongkir di e-commerce
Kamis, 23 Nov 2023 14:19 WIB