Gelar public hearing soal BRIDA, ini kata Ketua Komisi A DPRD Pati

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar public hearing pada Kamis (24/8). Tujuannya, guna membahas mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Perda No 13 Tahun 2016 terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam hal ini, dibahas terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Kabupaten Pati.

Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo menjelaskan pembentukan BRIDA terbagi dalam dua pilihan. Menurut Bambang, pilihan pertama adalah BRIDA dapat berdiri sendiri. Sedangkan pilihan kedua BRIDA dapat bergabung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

“Jadi nanti ada dua pilihan dan tentunya kami akan kaji terlebih dahulu. Apakah nanti dipisah atau digabungkan," kata Bambang.

"Kalau di draf kami ini masih digabungkan, akan tetapi kami juga meminta masukan dari eksekutif kerena ada beberapa pertimbangan,” tambahnya.

Sementara itu, beberapa perwakilan peserta public hearing menyampaikan tanggapannya agar BRIDA bisa berdiri sendiri.

Bambang selaku pimpinan rapat juga menyatakan sependapat dan setuju dengan usulan yang disampaikan para peserta. Harapannya hal tersebut agar lebih tajam dan inovatif, namun perlu pertimbangan dari berbagai pihak. 

"Kalau saya secara pribadi setuju dengan usulan yang disampaikan para peserta karena itu juga demi kemajuan Kabupaten Pati ke depannya," ucapnya.

Bambang Susilo juga berharap pembahasan raperda tidak alot sehingga jadwalnya tidak mundur dan bisa segera diselesaikan tahun ini. 

“Kami targetkan selesai tahun ini. Kemungkinan nanti dalam pembahasan akan panjang dan alot di pilihan pembentukan badan sendiri apa harus digabung karena ada berapa pertimbangan,” jelasnya.

Sebagai informasi, public hearing ini merupakan tingkat awal dari pembahasan lanjutan sebelum nantinya mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah.