Presiden Palestina: Yerusalem tidak untuk dijual

Saat tiba gilirannya berpidato di panggung Sidang Umum PBB ke-73 pada Kamis (27/9), Presiden Palestina Mahmoud Abbas bicara keras dan lugas menyangkut Israel dan Amerika Serikat. 

Presiden Abbas memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa 'Yerusalem tidak untuk dijual', dan pernyataannya tersebut mengundang tepuk tangan dari hadirin. Dia kemudian mengecam UU negara bangsa Israel, dukungan pemerintahan Donald Trump terhadap Israel, serta sikap Washington dan Tel Aviv yang menolak mematuhi perjanjian internasional dan resolusi PBB.

"UU itu pasti mengarah pada penciptaan sebuah negara rasialisme, apartheid, dan demikian membatalkan solusi dua negara," kata Presiden Abbas.

Ini merupakan pidato pertama Abbas di PBB sejak AS memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurut Abbas, kebijakan Trump tersebut membuat rakyat Palestina tidak lagi melihat Negeri Paman Sam sebagai mediator yang adil dalam proses perdamaian Palestina-Israel.

"Pemerintahan Trump telah mengingkari semua komitmen AS sebelumnya dan merusak solusi dua negara," ungkap Presiden Palestina itu.

Kebijakan Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama bertahun-tahun.

Berdasarkan Jerusalem Embassy Act of 1995, UU yang disahkan pada 23 Oktober 1995, pemerintah AS memang diharuskan memindahkan kedubes mereka ke Yerusalem. Namun, selama ini, langkah tersebut berhasil dihindari.

Mulai dari Presiden Bill Clinton, Bush Jr, hingga Barack Obama, semuanya menolak untuk memindahkan misi diplomatik AS ke Yerusalem. Mereka menilai UU ini adalah bentuk campur tangan Kongres terhadap kewenangan kebijakan luar negeri presiden yang sudah dimandatkan konstitusi.

Sebagai bentuk penolakan, Clinton hingga Obama mengeluarkan ketetapan presiden yang menunda UU tersebut atas alasan keamanan nasional. Trump sempat mengeluarkan ketetapan presiden sekali terkait Yerusalem, sebelum akhirnya memutuskan mengakuinya secara resmi.

Yerusalem merupakan isu penting dalam konflik Palestina-Israel.

Versi Israel, Yerusalem yang merupakan kota suci tiga agama, Yahudi, Islam dan Kristen adalah ibu kota abadi dan tak dapat dibagi. Sementara, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.

Israel membangkang

Saat berpidato di panggung Sidang Umum PBB ke-73, Abbas pun mendesak lebih banyak negara untuk mengakui negara Palestina. Dia juga meminta PBB untuk menegakkan resolusi yang telah disahkan terhadap Israel.

"Tidak cukup bagi sidang umum untuk meloloskan reinstitusi tanpa implementasi," ucap Abbas, menambahkan bahwa Israel belum menerapkan satu pun dari lebih 700 resolusi yang disahkan oleh PBB sejak 1949.

Dalam pidatonya, Abbas turut menyinggung isu UNRWA, yaitu Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. AS telah menghentikan pendanaan ke lembaga tersebut pada awal September lalu.

Abbas menilai, AS berusaha melenyapkan UNRWA dan mengaburkan jumlah pengungsi Palestina.

Beberapa kali, dia menegaskan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpinnya, sepenuhnya berkomitmen pada perdamaian dan menolak semua bentuk kekerasan secara langsung. Namun, dia menekankan bahwa kerja sama adalah jalan dua arah dan Palestina tidak akan terikat dengan perjanjian yang diingkari oleh negara lain.

Di pengujung pidatonya, Abbas memberikan penghormatan terhadap para martir dan tahanan Palestina. Dia mengatakan, "Kita akan segera mendekati hari kebebasan dan kemerdekaan, kesuraman pendudukan akan segera sirna." (Al Jazeera)